Klaim TNI AL bahwa pemeriksaan terhadap Prajurit Ghofirul Kasyfi dihadiri pihak keluarga tidak boleh dimaknai sebagai akhir diskursus, melainkan sebagai permulaan pemeriksaan kritis terhadap substansi transparansi dan prosedur hukum di tubuh militer. Dalam perspektif etika institusi keamanan dan martabat hukum, deklarasi formal semacam ini justru menempatkan kita pada teka-teki mendasar: apakah kehadiran keluarga menjadi jaminan substantif atas proses yang adil, atau sekadar ritual formalistik yang mengaburkan potensi defisit akuntabilitas? Tanpa mekanisme verifikasi independen, setiap klaim transparansi berisiko menjadi alat legitimasi bagi prosedur yang mungkin secara intrinsik bertentangan dengan prinsip fair trial dan hak atas proses hukum yang adil.
Kehadiran Keluarga: Jaminan Prosedural atau Legitimasi Semu?
Dalam bingkai hukum militer dan instrumen hak asasi manusia internasional, hak prajurit untuk didampingi dan dijamin proses pemeriksaan yang adil bukanlah kemurahan hati komando, melainkan kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Klaim TNI AL mengenai kehadiran keluarga dalam proses pemeriksaan Ghofirul Kasyfi, jika dianalisis secara kritis, justru memantik pertanyaan esensial mengenai standar dan substansi pendampingan tersebut. Kehadiran fisik tanpa otoritas substantif adalah kosong makna. Poin-poin kritis yang harus dipertanyakan mencakup:
- Prinsip Keadilan Prosedural (Audi et alteram partem): Apakah kehadiran keluarga bersifat penuh dan disertai akses terhadap seluruh materi pemeriksaan sebagai dasar pembelaan?
- Standar Pengawasan Substantif: Apakah keluarga diberi ruang untuk mengajukan keberatan, mempertanyakan metodologi interogasi, atau memanggil penasihat hukum independen?
- Akses Setara terhadap Bukti: Apakah transparansi yang dijanjikan mencakup pemberian salinan dokumen atau hanya sekadar menyaksikan proses secara pasif?
Tanpa terpenuhinya unsur-unsur ini, klaim kehadiran keluarga berisiko besar terdegradasi menjadi alat legitimasi bagi prosedur yang secara substansi mungkin cacat menurut standar Konvensi Jenewa Tambahan 1977 maupun Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Peradilan yang Adil.
Hierarki Militer dan Bahaya Impunitas dalam Sistem Tertutup
Isu ini juga menguak dimensi etika komando dan dinamika chain of command dalam tubuh TNI AL. Dalam struktur hierarkis yang ketat, partisipasi keluarga idealnya berfungsi sebagai mekanisme checks and balances internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, terdapat risiko nyata bahwa partisipasi tersebut justru dimanfaatkan untuk:
- Menggiring Narasi Publik: Membangun persepsi bahwa seluruh prosedur telah 'melibatkan keluarga' dan 'transparan', sehingga menutup ruang bagi pertanyaan kritis dari masyarakat sipil dan lembaga pengawasan eksternal.
- Meredam Resistensi Internal: Dengan melibatkan keluarga, institusi dapat menciptakan tekanan moral dan psikologis pada prajurit yang diperiksa untuk tunduk pada narasi resmi, sekaligus meredam potensi keberatan dari lingkaran terdekatnya.
- Mengabaikan Mekanisme Eksternal: Fokus pada kehadiran keluarga dapat mengalihkan perhatian dari absennya pengawasan lembaga independen seperti Komnas HAM atau Ombudsman, yang seharusnya menjadi penjamin objektivitas proses.
Risiko terbesar adalah mengkristalnya budaya impunitas, di mana prosedur internal—sekali pun tampak melibatkan pihak luar—tetap berjalan dalam kerangka tertutup yang kebal dari audit publik dan pertanggungjawaban hukum universal.
Oleh karena itu, klaim TNI AL ini harus menjadi momentum bagi aktivis hukum dan pegang hak asasi untuk mendorong standar verifikasi yang lebih ketat. Pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah: hingga titik mana institusi militer dapat membangun tembok proseduralnya sendiri, sebelum tembok itu sendiri menjadi penghalang bagi keadilan substantif? Dalam konteks etika perang dan martabat hukum, akuntabilitas bukanlah soal siapa yang hadir di ruang pemeriksaan, melainkan sejauh mana prinsip-prinsip hukum universal—seperti proporsionalitas, keperluan militer, dan pembedaan—menjiwai setiap tingkat keputusan, termasuk proses disipliner internal. Tanpa komitmen pada prinsip-prinsip ini, setiap klaim transparansi akan tetap menjadi bayangan, bukan substansi dari hukum itu sendiri.
