Ratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 oleh Indonesia telah berusia puluhan tahun, namun implementasi substansialnya di tubuh militer masih terjerembap dalam parsialitas yang mengkhawatirkan. Sebuah riset akademis menguak kegagalan transformatif: komitmen hukum di atas kertas tidak berbanding lurus dengan internalisasi nilai-nilai hukum humaniter dalam kultur operasional. Penekanan berlebihan pada aspek taktis tanpa fondasi etis yang kokoh bukan sekadar celah pelatihan, melainkan pelanggaran terhadap prinsip martabat hukum yang seharusnya menjadi jiwa setiap pasukan negara yang legitimate.
Parsialitas Implementasi: Pelanggaran Positive Obligation Negara
Riset membeberkan bahwa hukum humaniter kerap hanya menjadi tempelan kurikulum, bukan fondasi yang mengikat. Parsialitas ini melahirkan prajurit yang secara teknis mumpuni, namun secara normatif rapuh. Dalam perspektif etika perang, Protokol I Konvensi Jenewa 1977 adalah kristalisasi prinsip-prinsip fundamental:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Kewajiban mutlak membedakan kombatan dengan non-kombatan dan objek sipil.
- Prinsip Proporsionalitas: Larangan atas serangan yang dapat mengakibatkan kerugian sipil berlebihan dibanding keuntungan militer konkret yang diantisipasi.
- Prinsip Pencegaran Penderitaan (Precaution): Kewajiban mengambil semua langkah yang layak untuk meminimalkan dampak pada sipil.
Mengabaikan internalisasi nilai-nilai ini sama dengan mengabaikan jus in bello (hukum dalam perang) yang menjadi batasan moral universal setiap penggunaan kekuatan. Negara, dengan meratifikasi protokol ini, telah mengikat diri pada positive obligation untuk mendidik dan melatih angkatan bersenjatanya sesuai standar hukum internasional. Kegagalan memenuhi kewajiban ini bukan hanya soal manajemen, melainkan bentuk pengingkaran terhadap komitmen normatif yang telah dibuat sendiri.
Kesenjangan Doktrin dan Krisis Legitimasi Moral
Fokus berlebihan pada doktrin taktis-operasional tanpa diimbangi doktrin etis yang kokoh menciptakan disonansi berbahaya. Tanpa transformasi kultur yang holistik, implementasi hukum humaniter di lapangan akan tetap sporadis dan bergantung pada inisiatif individual. Kondisi ini meninggikan risiko pelanggaran HAM dalam operasi nyata, yang pada gilirannya mengubah hukum humaniter dari sebuah panduan pelindung menjadi ancaman bagi legitimasi pasukan itu sendiri. Kemenangan taktis bisa berubah menjadi kekalahan moral yang menghancurkan kepercayaan publik dan mengundang intervensi hukum internasional.
Komitmen negara terhadap konvensi harus tercermin dalam alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan intensif, kurikulum wajib yang terintegrasi, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward/punishment) yang menegaskan perilaku sesuai hukum humaniter. Ketimpangan antara ratifikasi dan implementasi adalah cermin prioritas moral yang ambivalen. Sebuah negara yang dengan sadar meratifikasi Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya mengadopsi suatu standar etika perang tertentu. Mengabaikan pengejawantahannya secara menyeluruh pasca-ratifikasi adalah bentuk inkonsistensi normatif yang merusak kredibilitas di forum global.
Hukum humaniter bukan penghalang operasi militer yang efektif; ia justru merupakan panduan untuk mempertahankan moral force dan legitimasi jangka panjang. Tanpanya, setiap tindakan kekerasan berisiko terjerumus ke dalam logika instrumental belaka, di mana tujuan membenarkan segala cara. Riset ini bukan sekadar laporan akademis, melainkan alarm etis yang nyaring. Ia menantang kita untuk bertanya: Apakah kita cukup berani menjadikan martabat manusia dan supremasi hukum sebagai fondasi tertinggi kekuatan bersenjata bangsa, ataukah kita akan membiarkan parsialitas ini terus menggerus integritas moral prajurit dan menghianati semangat Konvensi Jenewa yang telah kita ikrarkan?
