Dalam tata kelola konflik bersenjata, ketiadaan mekanisme pengawasan hukum humaniter yang independen bukan sekadar kelalaian administratif—melainkan pelanggaran prinsip kedaulatan hukum yang menggerogoti legitimasi moral negara dalam menggunakan kekuatan. Rekomendasi Dewan Etik Profesi Hukum Indonesia untuk membentuk Satgas Hukum Humaniter khusus di Papua menyoroti luka etis dalam operasi militer Indonesia: bagaimana negara dapat mempertahankan integritas konstitusionalnya ketika mekanisme penegakan norma-norma jus in bello (hukum dalam perang) justru absen di medan konflik?
Kedaulatan Hukum dalam Bayangan Konflik: Imperatif Pengawasan Hukum Humaniter
Rekomendasi pembentukan satgas ini bukan sekadar usulan teknis, melainkan seruan koreksi terhadap defisit hukum yang membahayakan martbang Indonesia sebagai negara hukum. Dalam kerangka Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977—yang telah diratifikasi Indonesia—setiap pihak dalam konflik bersenjata wajib menjamin kepatuhan terhadap prinsip dasar hukum humaniter internasional. Ketidakhadiran satgas pengawas khusus di Papua menciptakan ruang gelap di mana tiga norma kritis rawan terdistorsi:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Kewajiban membedakan secara jelas antara kombatan dan warga sipil, yang dalam operasi di wilayah kompleks seperti Papua sering kabur akibat dinamika konflik asimetris.
- Prinsip Proporsionalitas (Proportionality): Larangan menggunakan kekuatan yang berlebihan yang dapat menimbulkan kerugian sipil tak sebanding dengan keuntungan militer konkret.
- Prinsip Pencegahan Penderitaan Berlebih (Precaution): Kewajiban mengambil semua langkah feasibel untuk meminimalkan dampak pada penduduk dan objek sipil.
Etika Perang dan Martabat Bangsa: Mengapa Papua Memerlukan Penjaga Norma?
Persoalan di Papua bukan hanya tentang keamanan nasional, tetapi tentang uji coba etika bernegara dalam situasi konflik berkepanjangan. Dalam perspektif etika perang yang dikembangkan pemikir seperti Michael Walzer, penggunaan kekuatan militer hanya dapat dibenarkan jika disertai mekanisme internal yang menjamin penghormatan terhadap human dignity bahkan di tengah permusuhan. Absensi satgas hukum humaniter menciptakan paradoks berbahaya: negara yang berperang melawan "pemberontak" justru berisiko mengikis norma-norma peradaban yang seharusnya dilindungi. Di sini, etika perang bertemu dengan kedaulatan hukum: membentuk satgas bukan tanda kelemahan, melainkan manifestasi keberanian moral untuk menundukkan kekuatan senjata di bawah otoritas norma.
Rekomendasi Dewan Etik Profesi Hukum ini patut dibaca sebagai peringatan dini terhadap krisis legitimasi. Dalam hukum internasional modern, pelanggaran hukum humaniter tidak hanya menyeret pelaku individu ke meja hijau—tetapi dapat menjerat negara dalam pertanggungjawaban kolektif di hadapan mahkamah internasional dan opini global. Kasus-kasus di International Criminal Court (ICC) maupun putusan International Court of Justice (ICJ) menunjukkan tren dimana ketiadaan mekanisme pengawasan internal justru menjadi bukti state policy yang mengabaikan kewajiban hukum. Bagi Indonesia—yang aktif dalam diplomasi HAM di forum multilateral—pengabaian rekomendasi ini akan menciptakan inkonsistensi yang merusak kredibilitas diplomasi hukum humaniter di tingkat global.
Lantas, pertanyaan etis paling mendasar yang harus dijawab aktivis hukum adalah: apakah kita sedang membangun tradisi hukum yang memuliakan kekuatan, atau tradisi etika yang menundukkan kekuatan pada norma? Satgas Hukum Humaniter di Papua bukan sekadar badan administratif—ia adalah cermin apakah Indonesia sanggup menjalankan kedaulatan dengan cara yang menghormati martabat manusia bahkan dalam konflik paling pahit. Ketika negara abai membentuknya, bukan hanya hukum humaniter yang terluka—tetang otoritas moral bangsa itu sendiri yang tercabik di hadapan sejarah.
