Pusat Studi Etpsi Pertahanan Universitas Indonesia menelurkan analisis tajam yang menyingkap celah berbahaya dalam kerangka hukum pertahanan nasional. Paper mereka menegaskan bahwa ambiguitas hukum dalam menerapkan prinsip necessity (kebutuhan) dan proportionality (proporsionalitas) pada Operasi Cyber Militer Indonesia bukan sekadar soal teknis regulasi, melainkan ancaman langsung terhadap martabat hukum dan etika perang modern. Tanpa definisi operasional yang jelas, kemampuan siber yang dikembangkan TNI berisiko berubah menjadi instrumen kekerasan yang tak terkendali, melampaui batas-batas etis yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.
Ambang Bahaya: Ketika Teknologi Melampaui Rambu Hukum
Paper Pusat Studi Etika Pertahanan UI ini menggarisbawahi paradoks berbahaya: kemajuan teknologi pertahanan cyber justru berjalan di atas landasan hukum yang rapuh. Dalam konteks konvensional, prinsip necessity membatasi penggunaan kekuatan hanya pada upaya yang mutlak perlu untuk mencapai tujuan militer yang sah, sementara proportionality melarang serangan yang mengakibatkan kerusakan berlebihan terhadap warga sipil dibandingkan keuntungan militer konkret. Namun, penerjemahan kedua prinsip kardinal ini ke domain Operasi Cyber Militer masih berada dalam zona abu-abu. Akibatnya, potensi pelanggaran serius menganga lebar:
- Serangan terhadap Infrastruktur Sipil: Ambiguitas batas dapat mengarah pada operasi yang secara tidak proporsional melumpuhkan layanan publik vital seperti jaringan listrik, air, atau kesehatan, yang dilindungi ketat oleh Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.
- Pelanggaran Privasi Massal: Operasi pengumpulan data intelijen siber dapat dengan mudah berubah menjadi survei massal yang melanggar hak asasi manusia, tanpa mekanisme oversight yang memastikan necessity dan proportionality dari tindakan tersebut.
- Eskalasi Konflik Tak Terkendali: Serangan balasan cyber (counter-cyber operations) yang tidak jelas parameternya dapat memicu siklus balas dendam dan memperluas konflik di luar niat awal, melanggar prinsip pembedaan (distinction) antara kombatan dan warga sipil.
Mendesaknya Konsensus Hukum: Dari Ambigu ke Akuntabilitas
Analisis kritis ini bukan sekadar peringatan, tetapi seruan untuk aksi legislatif yang mendesak. Pusat Studi Etika Pertahanan UI secara tegas merekomendasikan pembentukan regulasi spesifik yang mengikat operasi cyber militer ke dalam kerangka hukum yang ketat dan transparan. Rekomendasi ini menyentuh jantung masalah governance keamanan nasional:
- Definisi Operasional yang Jelas: Indonesia memerlukan doktrin atau undang-undang yang secara gamblang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan serangan cyber 'yang diperlukan' dan 'proporsional', termasuk penilaian kerusakan kolateral terhadap aset sipil.
- Mekanisme Oversight Independen: Pengawasan oleh badan hukum atau komisi independen, yang mungkin terdiri dari pakar hukum internasional, hak asasi manusia, dan teknologi, menjadi kunci untuk memastikan setiap operasi dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum.
- Harmonisasi dengan Hukum Internasional: Regulasi domestik harus selaras dengan norma-norma yang sedang berkembang dalam Tallinn Manual dan diskusi di PBB mengenai hukum siber internasional, menegaskan komitmen Indonesia pada tatanan hukum global.
Tanpa langkah konkret ini, perkembangan kemampuan Operasi Cyber Militer justru berbalik menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional yang berbasis hukum. Ia menciptakan ruang gelap di mana kekuatan dapat digunakan dengan dalih 'keamanan nasional' namun tanpa rambu hukum yang jelas, sebuah preseden berbahaya yang mengikis prinsip rule of law di tingkat paling fundamental. Media Area mempertanyakan: hingga kapan kita membiarkan ambiguitas hukum ini menjadi celah bagi potensi pelanggaran etika perang? Apakah kita akan menunggu insiden pelanggaran berat terjadi terlebih dahulu sebelum akhirnya membangun pagar hukum yang mampu menjinakkan kekuatan teknologi di medan perang modern? Inilah panggilan nalar dan nurani bagi setiap aktivis hukum untuk mendesak transparansi dan akuntabilitas, sebelum senjata siber kita justru menembak balik ke jantung kedaulatan hukum Indonesia itu sendiri.
