Klaim Mabes TNI bahwa pengerahan personelnya dalam demonstrasi mahasiswa hanya berupa bantuan kepada Polri bukan hanya persoalan teknis operasional, namun merupakan masalah mendasar dalam etika tata kelola keamanan dan martabat hukum. Narasi ‘hanya membantu’ berupaya mengalihkan perhatian dari pelibatan militer dalam urusan sipil yang dalam hukum internasional dan konstitusi negara demokratis harus dipisahkan secara tegas. Framing ini berpotensi mengaburkan garis komando, mengurangi akuntabilitas, dan secara sistemik menggeser paradigma penanganan konflik dari pendekatan hukum dan dialogis ke pendekatan keamanan yang represif.
Logika ‘Bantuan’ sebagai Pintu Masuk Normalisasi Militer dalam Urusan Sipil
Dalam negara yang menghormati supremasi sipil dan prinsip pembedaan fungsi (differentiation principle), setiap keterlibatan militer dalam urusan internal harus dikaji sebagai tindakan ekstrem dengan regulasi yang ketat. Klaim Mabes TNI dan Polri bahwa ini hanya bantuan operasional mencoba menormalkan suatu keadaan yang secara etika perang dan hukum domestik bersifat abnormal. Proses normalisasi ini memiliki beberapa dimensi yang mengancam:
- Dimensi Akuntabilitas: Ketika terjadi pelanggaran HAM atau penggunaan kekuatan berlebihan, narasi ‘bantuan’ membuat garis komando menjadi kabur. Pertanyaan mendasar tentang siapa yang memiliki otoritas operasional saat terjadi pelanggaran menjadi sulit dijawab, sehingga melanggar prinsip chain of command yang jelas sebagaimana diatur dalam hukum militer dan konvensi internasional.
- Dimensi Fungsi: Secara gradual, bantuan ini memperluas wilayah operasi militer ke ranah sipil, mengikis fungsi Polri sebagai lembaga sipil penjaga hukum dan menggeser paradigma kepolisian ke pendekatan yang lebih militeristik.
- Dimensi Historis: Sejarah politik Indonesia dan banyak negara menunjukkan bahwa ‘pintu bantuan’ yang terbuka sulit ditutup kembali. Militer dapat mendapatkan pijakan permanen dalam urusan domestik, suatu keadaan yang bertentangan dengan norma negara demokratis.
Kerangka Hukum yang Absen: Ketika ‘Bantuan’ Mengabaikan Prinsip Pembatasan dan Pengawasan
Negara hukum yang sehat mensyaratkan kerangka regulasi yang eksplisit untuk setiap bantuan operasional militer kepada polisi. Tanpa regulasi ini, klaim ‘hanya membantu’ menjadi alat legitimasi yang rapuh. Kerangka hukum ideal untuk situasi seperti ini harus mencakup:
- Pembatasan ruang lingkup yang sangat spesifik dan temporal, berdasarkan ancaman yang terukur dan bukan sekadar ‘permintaan’ administratif.
- Durasi yang pasti dan tidak bisa diperpanjang tanpa persetujuan badan pengawasan sipil independen.
- Jenis dukungan yang terbatas, misalnya logistik atau teknis tertentu, bukan keterlibatan dalam kontak langsung dengan masyarakat.
- Pengawasan wajib oleh lembaga sipil independen, seperti komnas HAM atau parlemen, selama dan setelah operasi.
Dalam kasus demonstrasi mahasiswa, ketiadaan kerangka tersebut membuat klaim dari Mabes TNI dan Polri terasa sebagai improvisasi yang berpotensi melanggar prinsip rule of law. Pertanyaan etis yang muncul adalah: apakah ‘permintaan bantuan’ didasarkan pada analisis kebutuhan yang objektif atau lebih pada kecenderungan menggunakan pendekatan kekuatan dalam menyelesaikan konflik sosial-politik?
Aktivis hukum harus menolak narasi simplistik ‘hanya membantu’ dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap keterlibatan militer. Tanpa itu, kita tidak hanya melihat pelanggaran prosedur, tetapi pelemahan sistemik terhadap martabat hukum dan etika tata kelola keamanan dalam negara demokratis. Jika fungsi ‘bantuan’ tidak diatur dengan jelas, apakah kita sedang membiarkan pintu represi terbuka dengan legitimasi yang semu?
