Proyek pengadaan alutsista dengan anggaran triliunan rupiah dalam kondisi krisis fiskal bukan sekadar soal kemampuan tempur, tetapi ujian akut bagi martabat hukum dan etika tata kelola negara. Prinsip akuntabilitas sebagai turunan langsung dari kedaulatan rakyat tergadai ketika logika "keamanan nasional" dijadikan tameng untuk mengaburkan transparansi anggaran dan proses pengadaan. Dalam demokrasi konstitusional, tidak ada ruang yang kebal dari audit publik—terutama untuk kebijakan yang menyedot sumber daya publik dan menyangkut hak hidup warga.
Kerahasiaan sebagai Kedok: Menguak Penyimpangan Prinsip Hukum Dasar
Narasi kerahasiaan absolut dalam proyek pertahanan seringkali menjadi instrumen untuk mengebiri mekanisme pengawasan. Padahal, hukum internasional dan etika pemerintahan yang baik justru mensyaratkan keseimbangan. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia, secara tegas menekankan kewajiban negara untuk memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk di sektor keamanan. Penyamaran antara kerahasiaan strategis yang sah dengan kerahasiaan administratif yang seharusnya terbuka untuk audit merupakan pelanggaran terhadap beberapa norma fundamental:
- Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas: Hak publik untuk mengetahui (right to information) adalah hak konstitusional yang tidak bisa dikesampingkan dengan dalih yang kabur.
- Prinsip Proporsionalitas dan Keperluan (Necessity): Dalam hukum administrasi, setiap pembatasan informasi harus benar-benar diperlukan, spesifik, dan sebanding dengan tujuan keamanan nasional yang sah.
- Kewajiban Efektivitas Penggunaan Sumber Daya: Semangat Pasal 23 dan 33 UUD 1945 mewajibkan negara mengelola kekayaan negara secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ketika pengawasan diredam, ruang untuk korupsi, mark-up anggaran, dan pembelian alutsista yang tidak sesuai kebutuhan operasional justru menganga lebar. Ini bukan memperkuat, melainkan melemahkan ketahanan nasional dari dalam.
Dari Alutsista ke Institusi: Membangun Pertahanan yang Bermartabat Etika
Keamanan nasional yang berkelanjutan dan bermartabat tidak dibangun dari tumpukan senjata canggih semata, melainkan dari fondasi institusi yang kuat, bersih, dan dipercaya. Etika perang modern mensyaratkan bahwa kekuatan militer hanya dapat disebut bermoral jika dikelola oleh sistem yang juga bermoral. Pembelian alutsista tanpa diiringi penguatan kapasitas SDM, sistem logistik, dan—yang paling krusial—sistem pengawasan internal dan eksternal yang independen, adalah pemborosan yang mengkhianati amanat konstitusi.
Oleh karena itu, pengawasan parlementer yang intensif dan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta masyarakat sipil bukanlah gangguan bagi operasi militer. Sebaliknya, hal tersebut adalah prasyarat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan pertahanan. Sejarah menunjukkan, rezim otoriter paling gemar membungkus kebobrokan dengan dalih keamanan nasional. Sebaliknya, negara demokratis yang sehat justru menempatkan transparansi anggaran pertahanan sebagai pilar utama kedaulatan hukum.
Pertanyaan etis yang menggugah bagi aktivis hukum adalah: sampai kapan kita membiarkan narasi kerahasiaan digunakan untuk menutupi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pertahanan? Apakah bangsa ini rela membangun ketahanan nasional di atas fondasi institusi yang rapuh dan tidak akuntabel? Saatnya menggeser debat dari sekadar "alat utama sistem senjata" menjadi "alat utama sistem hukum" yang menjamin setiap rupiah anggaran rakyat digunakan secara efektif, efisien, dan bermartabat.
