Serangan siber yang terus meningkat terhadap infrastruktur kritis Indonesia telah mengekspos sebuah krisis normatif dalam hukum humaniter internasional. Ketika jaringan listrik dan sistem finansial menjadi target, dampaknya setara dengan serangan kinetik, namun kerangka hukum perang konvensional gagal memberikan kepastian hukum dan pelindung etika yang sama bagi masyarakat sipil di ruang digital. Ini bukan hanya soal keamanan nasional, tetapi sebuah pelanggaran struktural terhadap martabat hukum yang harus mengatur semua konflik, termasuk di domain siber.
Jurisdiksi Siber: Kelemahan Hukum yang Mengancam Martabat Konflik
Prof. Dr. Hikmahanto Juwana secara tepat mengidentifikasi 'lubang hitam' akuntabilitas dalam hukum internasional saat ini. Prinsip fundamental hukum perang—proporsionalitas dan pembedaan—yang dirancang untuk membatasi penderitaan, menjadi kabur ketika diterapkan pada serangan siber. Tidak adanya definisi hukum yang jelas tentang apa yang constitutes 'serangan' dalam konteks siber, atau bagaimana mengukur 'kerusakan kolateral' terhadap data dan sistem digital masyarakat sipil, membuat domain ini menjadi wilayah tanpa hukum. Ketidakpastian ini mengizinkan aktor negara untuk melakukan 'perang terselubung' dengan risiko minimisasi tanggung jawab politik dan hukum.
- Prinsip Proporsionalitas (Article 51 & 57 Additional Protocol I Geneva Conventions): Dalam konflik kinetik, serangan harus tidak menyebabkan kerusakan incidental pada objek sipil yang berlebihan relatif terhadap keuntungan militer konkret yang diantisipasi. Dalam siber, ukuran 'kelebihan' ini hampir tidak mungkin dihitung untuk dampak sistemik pada infrastruktur kritis.
- Prinsip Pembedaan (Article 48 Additional Protocol I): Kewajiban untuk membedakan antara objek militer dan sipil. Dalam serangan siber pada jaringan listrik, yang merupakan objek sipil, pembedaan ini gagal karena efeknya selalu meluas ke populasi sipil, tetapi hukum tidak memiliki mekanisme untuk mengkategorikan atau mengatur tindakan ini secara jelas.
- Kewajiban Kewaspadaan (Article 57): Kewajiban untuk mengambil semua langkah praktis untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan incidental. Dalam operasi siber, 'langkah praktis' dan standar 'kewaspadaan' belum dirumuskan secara normatif, meninggalkan celah bagi kerusakan yang tidak terkendali.
Dilema Etika: Hak Membela Diri Versus Bahaya Eskalasi Tak Terkendali
Inti persoalan yang diangkat Hikmahanto adalah dilema etika mendasar antara hak membela diri suatu negara dan risiko eskalasi serta kerusakan masif yang timbul dari penggunaan alat siber ofensif tanpa norma. Hak membela diri, termasuk melalui respons siber, memang dijamin dalam hukum internasional, tetapi pelaksanaannya dalam domain tanpa hukum yang jelas menjadi tindakan yang secara etika sulit dipertanggungjawabkan. Tanpa batasan yang ditetapkan oleh konsensus internasional, setiap respons dapat dengan mudah melanggar kedaulatan negara lain dan memicu spiral konflik yang mengancam stabilitas global—semua dilakukan dalam bayangan ketidakjelasan hukum.
Pemerintah Indonesia didorong untuk mengambil inisiatif diplomatik dan hukum bukan hanya sebagai langkah pragmatis untuk melindungi infrastruktur kritis, tetapi sebagai sebuah tindakan etis untuk memperjuangkan tatanan hukum yang beradab. Forum seperti PBB dan ASEAN harus menjadi arena untuk merumuskan protokol baru yang secara spesifik mengatur etika dan hukum perang siber. Upaya ini merupakan penegasan komitmen Indonesia bahwa bahkan dalam konflik di dunia maya, prinsip-prinsip untuk membatasi penderitaan dan menghormati martabat manusia harus tetap menjadi pedoman tertinggi.
Pada akhirnya, pertanyaan kritis yang harus diajukan kepada para aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: Apakah kita akan membiarkan domain siber menjadi zona tanpa hukum di mana prinsip humaniter internasional dilumpuhkan, atau apakah kita akan mendorong penyesuaian hukum perang yang menjamin bahwa setiap konflik—kinetik atau digital—tunduk pada aturan yang melindungi nilai-nilai fundamental manusia? Ketidakaktifan dalam merespons krisis normatif ini bukan hanya mengancam keamanan nasional, tetapi secara etis merupakan pengabaian terhadap kewajiban kita untuk membangun tatanan dunia yang lebih manusiawi.
