Pertarungan diametral antara prinsip transparansi dalam negara hukum dan tabir kerahasiaan Pengadilan Militer telah memasuki babak baru yang memilukan. Kebocoran proses persidangan di Pengadilan Militer Jakarta bukan sekadar insiden teknis, melainkan gejala akut dari krisis martabat hukum di dalam lembaga yang memegang mandat senjata negara. Institusi yang seharusnya menjadi penjaga tertinggi disiplin dan akuntabilitas justru mengerdilkan hak-hak fundamental tersangka—seringkali prajurit itu sendiri—di balik tembok ketertutupan yang dibangun atas klaim ‘tradisi militer’ dan ‘keamanan nasional’ yang ambigu. Praktik ini secara telak melukai prinsip bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan (justice must be seen to be done), sebuah norma etis yang menjadi jantung etika peradilan dalam negara hukum manapun.
Distorsi Fair Trial: Ketika Kesetaraan di Hadapan Hukum Dikubur dalam Kamar Tertutup
Paradoks mendasar sistem peradilan militer Indonesia terpampang nyata: sebuah lembaga yang bertugas mengadili pelanggaran berat justru mengabaikan jaminan proses peradilan yang adil dan terbuka sebagaimana dijamin hukum internasional. Transparansi bukanlah sekadar kemewahan demokratis, melainkan prasyarat hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di tubuh institusi bersenjata. Ketika sidang berlangsung dalam kevakuman akuntabilitas publik, beberapa prinsip dasar etika peradilan langsung tercabik:
- Hak untuk didengar secara adil dan publik (audi et alteram partem)—jaminan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia—terkikis oleh klaim kerahasiaan tanpa parameter hukum yang jelas.
- Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) menjadi absurd ketika proses peradilan militer beroperasi dengan standar keterbukaan yang jauh lebih rendah dibanding peradilan umum.
- Klaim ‘keamanan nasional’ berubah menjadi tameng serba guna yang berpotensi menyembunyikan ketidakberesan prosedural, pelanggaran HAM, atau bahkan kejahatan internal dari pengawasan publik dan koridor etika.
Dalam konteks ini, setiap pengurangan hak atas peradilan terbuka bukanlah kebijakan teknis, melainkan pelanggaran etis terhadap martabat manusia yang diadili.
Mencari Garis Demarkasi Etis: Kerahasiaan Operasional versus Akuntabilitas Hukum
Pertanyaan kritis yang harus dijawab dengan jujur oleh negara adalah: di mana batas etis antara kerahasiaan operasional militer yang sah dan kewajiban transparansi proses peradilan? Etika perang dan hukum humaniter internasional memang mengakui kebutuhan militer untuk melindungi informasi sensitif terkait operasi, doktrin, atau aset strategis. Namun, pengakuan ini sama sekali bukan carte blanche untuk mengadili seseorang dalam kegelapan. Proses peradilan, apapun konteksnya, harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip mendasar etika peradilan dan hak asasi manusia. Keseimbangan yang proporsional dan etis hanya dapat dicapai jika:
- Pembatasan keterbukaan sidang dilakukan secara sangat terbatas, spesifik, dan berdasarkan alasan konkret yang dapat diuji secara hukum—bukan atas dasar kerahasiaan umum yang kabur.
- Selalu ada mekanisme pengawasan eksternal yang independen terhadap proses pengadilan militer, memastikan bahwa klausul kerahasiaan tidak disalahgunakan untuk melindungi kesalahan institusi.
- Hak-hak dasar tersangka, termasuk hak atas pembelaan yang efektif dan pemahaman atas dakwaan, tidak boleh dikompromikan dengan alasan apapun—termasuk alasan keamanan.
Tanpa parameter ini, ruang sidang militer yang tertutup akan dengan mudah berubah menjadi ruang hampa hukum di mana akuntabilitas mati dan impunitas tumbuh subur.
Ketika Pengadilan Militer sendiri diadili di pengadilan publik karena praktik ketertutupannya, negara menghadapi ujian berat atas komitmennya terhadap supremasi hukum. Kebocoran persidangan hanyalah gejala; penyakitnya adalah kultur kerahasiaan yang telah menggerogoti prinsip-prinsip mendasar etika peradilan. Pertanyaan yang menggugah bagi setiap aktivis hukum adalah: sampai kapan kita akan mentolerir sistem peradilan yang mengorbankan martabat hukum dan hak-hak dasar individu di altar ‘keamanan’ yang tidak pernah jelas batasnya? Dalam negara hukum, tidak ada ruang bagi peradilan yang takut pada cahaya—karena hanya dalam cahayalah keadilan dapat dibedakan dari kezaliman.
