Penembakan Komandan HSSBI di Yahukimo: Prosedur Operasi dan Prinsip Necessity dalam Penegakan Hukum

Tewasnya Komandan HSSBI Kodap XVI Yahukimo, berinisial AP, dalam operasi Satgas Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo, kembali memantik evaluasi kritis mengenai standar operasi dan penggunaan kekuatan mematikan di wilayah konflik. Polisi menyatakan penembakan terjadi setelah target mencoba kabur ke hutan dan mengabaikan perintah henti, serta setelah petugas memberikan dua kali tembakan peringatan. Narasi ini menegaskan klaim bahwa operasi dilakukan secara 'terukur sesuai prosedur kepolisian'. Namun, dalam konteks Papua yang kompleks, setiap insiden penembakan memerlukan penyelidikan independen yang ketat untuk memverifikasi klaim tersebut dan memastikan prinsip necessity (keperluan) dan proportionality (proporsionalitas) benar-benar diterapkan. Posisi AP sebagai DPO yang diduga terlibat aksi kekerasan bersenjata tidak serta merta membenarkan hasil akhir yang fatal. Hukum humaniter internasional dan standar HAM menekankan bahwa penggunaan kekuatan mematikan hanya dibenarkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah ancaman nyata terhadap nyawa, dan sejauh mungkin penegak hukum harus mengupayakan penangkapan hidup-hidup. Publikasi detail operasi, termasuk penggeledahan yang menemukan amunisi dan senjata tajam, memang membangun narasi legitimasi. Namun, tanggung jawab negara adalah membuktikan bahwa tidak ada alternatif yang kurang mematikan yang feasible dalam situasi konkret saat itu. Insiden ini menempatkan martabat hukum dan etika operasi keamanan di wilayah rawan pada titik nadir. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan melindungi warga dari kekerasan bersenjata. Di sisi lain, metode penegakan hukum itu sendiri harus menjadi teladan kepatuhan terhadap norma hukum dan penghargaan terhadap nyawa. Untuk memulihkan kepercayaan dan menegakkan prinsip rule of law, investigasi yang transparan, melibatkan pihak independen, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik adalah keniscayaan. Hanya dengan demikian, keamanan nasional dapat dibangun di atas fondasi hukum yang legitimate, bukan hanya di atas kekuatan yang koersif.