Serangan terhadap infrastruktur kabel bawah laut di wilayah maritim Indonesia tidak hanya mengekspos kelemahan teknis, tetapi lebih fundamental: sebuah kegagalan sistem hukum untuk mengantisipasi dan mengatur dimensi kekerasan dalam ruang digital. Insiden ini melanggar prinsip dasar dalam hukum internasional mengenai perlindungan infrastruktur kritikal yang bersifat netral dan vital bagi komunikasi global. Ketika urat nadi ekonomi digital dan keamanan nasional disabotase di perairan kita, kerangka hukum domestik yang ada ternyata terlihat kerdil dan tidak relevan, membiarkan negara dalam posisi korban tanpa kemampuan hukum untuk membela diri atau menuntut pertanggungjawaban secara proporsional.
Analisis Kritis: Kelambanan Hukum Nasional dalam Mengantisipasi Ancaman Siber sebagai Act of War
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta berbagai regulasi keamanan siber nasional dirancang untuk konteks kejahatan konvensional, bukan untuk serangan koordinasi terhadap infrastruktur fisik yang memiliki implikasi strategis-militer. Ancaman terhadap kabel bawah laut ini menempatkan Indonesia pada situasi yang ambigu secara hukum: apakah ini kriminalitas transnasional, atau sebuah act of war dalam bentuk awal? Kerangka hukum kita gagal membedakan dan memberikan respons hukum yang berbeda untuk kedua skenario itu. Ketiadaan doktrin hukum siber yang komprehensif menyebabkan:
- Kebingungan dalam menentukan tingkat ancaman dan klasifikasi hukumnya (kejahatan vs. konflik).
- Ketidakmampuan untuk menginisiasi pembalasan (retaliation) hukum atau diplomatik yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum internasional.
- Kerentanan dalam berargumentasi di forum global bahwa serangan terhadap aset ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.
Etika Perang Digital dan Imperatif Ratifikasi Konvensi Internasional
Dalam konteks etika perang modern, infrastruktur kabel bawah laut harus dilihat sebagai aset yang mendapat perlindungan khusus karena sifatnya yang vital dan netral bagi kemanusiaan. Prinsip-prinsip seperti pembedaan (distinction) antara target militer dan non-militer, serta proporsionalitas (proportionality) dampak serangan, harus diterapkan juga dalam domain siber. Namun, tanpa landasan hukum internasional yang kuat, Indonesia tidak memiliki alat normatif untuk menegakkan etika ini. Kelambanan dalam meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional yang relevan, seperti pengembangan norma di UN GGE (Group of Governmental Experts) on Cybersecurity, menjadikan posisi kita lemah. Negara ini perlu:
- Segera merumuskan dan mengadvokasi panduan etis global tentang penggunaan kekuatan siber terhadap infrastruktur kritikal bersama laut.
- Memperkuat argumentasi hukum bahwa gangguan terhadap kabel komunikasi merupakan ancaman terhadap stabilitas regional dan keamanan nasional, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius.
- Membangun kapasitas hukum untuk mengidentifikasi pelaku dan menuntut mereka, bukan hanya berdasarkan hukum pidana domestik, tetapi juga dengan menyerukan prinsip-prinsip hukum konflik internasional.
Kegagalan untuk bergerak cepat dalam membangun kerangka hukum dan etika ini bukan hanya soal keamanan siber, tetapi soal martabat hukum sebuah negara. Ketika kita tidak mampu mendefinisikan, mengategorikan, dan memberikan respons hukum yang tepat terhadap serangan terhadap aset paling vital, kita secara de facto menerima status sebagai wilayah yang hukumnya tidak berlaku dalam peperangan digital. Pertanyaan etis yang harus dihadapi setiap aktivis hukum adalah: apakah kita akan terus membiarkan ruang maritim dan digital Indonesia menjadi zona tanpa hukum, dimana kekuatan asing dapat melakukan sabotase tanpa risiko konsekuensi hukum yang jelas, atau kita akan mengambil sikap untuk membangun norma dan doktrin hukum yang melindungi kedaulatan kita dalam era konflik tanpa batas geografis?
