Dalam negara hukum yang bermartabat, transparansi peradilan militer untuk kasus kekerasan oleh aparat bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan fondasi etis yang menentukan integritas demokrasi itu sendiri. Setiap proses peradilan yang berlangsung di balik dinding tertutup bukan hanya pengkhianatan terhadap hak publik untuk mengetahui (right to know), tetapi juga instrumen untuk menanamkan exceptionalism hukum yang menggerogoti prinsip kesetaraan di depan hukum dan supremasi sipil atas institusi bersenjata.
Kebuntuan Hukum: Ketertutupan Melawan Standar Peradilan Internasional
Alasan keamanan operasional kerap dikedepankan sebagai tameng untuk membatasi akuntabilitas militer. Namun, praktik ini kerap melampaui batas proporsionalitas yang diizinkan dalam kerangka hukum internasional. Standar peradilan yang adil (fair trial)—yang diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Pasal 10 Deklarasi Universal HAM—menegaskan peradilan terbuka sebagai jaminan independensi dan imparsialitas. Ketertutupan dalam proses hukum kasus kekerasan aparat menciptakan ruang gelap yang berpotensi mengabadikan pelanggaran hukum secara berlapis, antara lain:
- Menghambat verifikasi independen terhadap integritas proses dan substansi keadilan sebuah putusan.
- Menyulitkan korban atau keluarga korban untuk memastikan terpenuhinya keadilan prosedural yang menjadi hak mereka.
- Mengaburkan garis tanggung jawab komando (command responsibility) sebagai prinsip kunci dalam hukum militer.
- Melemahkan prinsip equality before the law dengan membangun peradilan khusus yang kebal dari pengawasan dan kritik publik.
Praktik ini jelas bertentangan dengan semangat open government dan mereduksi fungsi pengadilan sebagai lembaga penegak hukum yang harus mempertanggungjawabkan seluruh prosesnya kepada masyarakat.
Ujian Etika Perang: Dari Command Responsibility Menuju Korporatisme Militer
Persoalan ini melampaui ranah hukum prosedural dan menyentuh jantung etika komando serta etika perang. Institusi yang diberi mandat dan monopoli alat kekerasan oleh negara memikul beban moral dan hukum yang lebih berat untuk mendemonstrasikan akuntabilitas tanpa reservasi. Budaya omertà dan proses peradilan internal yang tertutup dapat menjadi penanda awal gejala korporatisme militer, di mana loyalitas korps dinomorsatukan di atas tanggung jawab hukum dan moral kepada publik. Dalam perspektif hukum humaniter internasional dan etika perang (ius in bello), setiap penggunaan kekuatan—termasuk dalam operasi keamanan dalam negeri—harus dapat dipertanggungjawabkan dan diperiksa secara independen. Ketidaktransparansian dalam peradilan militer untuk kasus kekerasan aparat secara sistematis menggerus prinsip-prinsip kunci tersebut.
Transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum dan etis yang melekat pada lembaga militer dalam negara demokrasi. Pertanyaannya kini bukan lagi pada ada atau tidaknya pelanggaran prosedural, tetapi sudah pada tahap apakah akuntabilitas dan supremasi hukum masih menjadi komitmen bersama, ataukah kita telah membiarkan institusi bersenjata beroperasi di luar orbit akuntabilitas publik dengan dalih apapun?
