Opini: Ketika Keamanan Nasional Menjadi Alasan untuk Mengabaikan Due Process

Dalam beberapa kasus terkini, alasan keamanan nasional sering kali digunakan untuk mengabaikan prinsip due process dalam penanganan individu atau kelompok yang dianggap ancaman. Praktik seperti penahanan tanpa proses pengadilan yang jelas, pembatasan komunikasi tanpa dasar hukum transparan, atau intervensi tanpa mekanisme review menjadi semakin sering terjadi. Ini merupakan tren yang mengancam martabat hukum di Indonesia. Dari sudut etika hukum, keamanan nasional memang merupakan kepentingan vital negara, tetapi kepentingan itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum seperti hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan proses yang fair, dan hak untuk tidak ditahan secara arbitrari. Pengabaian due process bukan hanya melanggar hak individu, tetapi juga merusak legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Opini ini menekankan bahwa negara harus menemukan keseimbangan yang tepat dimana keamanan nasional dapat dijaga tanpa mengorbankan prinsip due process. Mekanisme khusus untuk situasi keamanan tinggi memang diperlukan, tetapi mekanisme itu harus tetap memiliki koridor hukum yang jelas, pengawasan independen, dan jalur gugatan yang efektif. Tanpa itu, kita berisiko membangun sistem yang represif dibalik jargon keamanan.