Tanpa payung regulasi etika, implementasi sistem kecerdasan artifisial dalam infrastruktur pertahanan nasional bukan lagi sekadar lompatan teknologi—melainkan ancaman nyata terhadap martabat hukum dan prinsip akuntabilitas penggunaan kekuatan. Ironi sebuah negara hukum termanifestasi dalam ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaan paling esensial: siapa yang bertanggung jawab ketika sistem AI Pertahanan dengan sensor dan algoritmanya memutuskan target yang berimplikasi pada hak hidup seseorang? Percepatan adopsi tanpa regulasi ini melanggengkan praktik negara di zona abu-abu, di mana gap antara kapabilitas teknologi dan tuntutan Etika Teknologi justru melebar, mengikis fondasi transparansi dan kontrol sipil.
Zona Legal yang Vacuum: Ketika Teknologi Mendahului Norma
Adopsi teknologi pengenalan wajah, analisis pola, dan sistem senjata autonomous yang mulai diintegrasikan membuka celah hukum yang berbahaya. Dalam perspektif hukum perang, teknologi ini belum memiliki tempat dalam sistem regulasi hukum nasional Indonesia yang mengatur dengan tegas batasan-batasan etis penggunaannya. Ketiadaan ini mengarah pada pelanggaran potensial terhadap prinsip-prinsip inti hukum humaniter internasional, khususnya:
- Prinsip Perbedaan (Distinction) yang mensyaratkan kemampuan membedakan kombatan dan warga sipil secara manusiawi.
- Prinsip Proporsionalitas (Proportionality) yang membutuhkan penilaian kontekstual dan moral yang sulit direduksi ke dalam algoritma.
- Prinsip Pencegahan Penderitaan yang Tidak Perlu (Precaution) yang mensyaratkan perwujudan kewaspadaan aktif oleh manusia.
Fakta bahwa proses pembuatan dan pelatihan algoritma bisa mengandung bias yang tidak tersentuh audit publik menjadikan Regulasi Hukum bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang genting.
Menuntut Akuntabilitas dalam Sistem 'Keputusan' yang Otonom
Dimensi etika yang paling krusial terletak pada konsep akuntabilitas. Dalam kerangka hukum pidana dan administrative, tanggung jawab selalu melekat pada subjek hukum—pengambil keputusan manusia. Dalam sistem AI Pertahanan, rantai akuntabilitas ini berpotensi terputus. Siapa yang harus diadili jika sebuah drone otonom hasil dari teknologi Etika Teknologi yang tidak diatur secara memadai, melakukan serangan yang melanggar hukum humaniter? Apakah perancang algoritma, programmer, komandan lapangan yang mengaktifkan sistem, ataukah negara sebagai entitas? Ketiadaan doktrin dan Regulasi Hukum yang spesifik menciptakan zona kebal hukum (accountability gap) yang justru sangat dimanfaatkan oleh struktur kekuasaan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Bahaya yang lebih dalam adalah normalisasi penggunaan teknologi ini untuk pengawasan domestik. Kapasitas analisis pola dan pengenalan wajah tanpa kerangka regulasi yang ketat berpotensi menjadi alat represi dan pelanggaran privasi massal, yang bertentangan dengan semangat konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
Apakah martabat hukum Indonesia hanya akan menjadi dekorasi retorika sementara aparatus negara diizinkan beroperasi dalam ruang gelap inovasi yang tidak terkendali? Pertanyaan ini bukan lagi soal kemungkinan, melainkan sebuah tuntutan etis yang mendesak untuk dijawab dengan keberanian dan komitmen pada supremasi hukum. Tanpa itu, Indonesia bukan sedang membangun ketahanan, melainkan meruntuhkan sendi-sendi negara hukum yang selama ini diperjuangkan.
