Pengusungan narasi "dendam pribadi" sebagai motif tunggal dalam kasus penyerangan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus bukan hanya penyederhanaan fakta, tetapi sebuah pengebirian prinsip akuntabilitas struktural dalam martabat hukum. Oditurat Militer, dalam fokus penyidikan yang terisolasi pada level individu, secara diametral bertentangan dengan imperatif hukum internasional yang mensyaratkan investigasi menyeluruh terhadap konteks dan mandat institusional pelaku, khususnya ketika pelaku berasal dari badan intelijen seperti BAIS TNI. Akibatnya, proses hukum ini berpotensi menjadi contoh nyata dari dereliction of duty yudisial—pengabaian kewajiban mendasar penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum atas seluruh fungsi negara, termasuk yang paling rahasia.
Dereliction of Duty Yudisial: Penyidikan yang Mengabaikan Tanggung Jawab Komando
Fokus penyidikan yang semata-mata mengerucut pada motif personal menciptakan paradoks berbahaya dalam kerangka hukum internasional dan etika profesi intelijen. Bagaimana mungkin tindakan kekerasan oleh personel yang bertindak dengan kapasitas, akses, dan kemungkinan pengetahuan institusionalnya dapat dipisahkan sepenuhnya dari mandat dan budaya organisasi tempatnya bernaung? Simplifikasi ini mengindikasikan potensi pengabaian kewajiban (dereliction of duty) dari penegak hukum, dengan konsekuensi fatal yang melanggar standar hukum global:
- Pengaburan Akuntabilitas Komando: Prinsip command responsibility dalam hukum humaniter internasional, sebagaimana tercermin dalam Statuta Roma ICC, mensyaratkan pertanggungjawaban pimpinan atas tindakan bawahannya yang mereka ketahui atau seharusnya ketahui. Penyidikan yang terisolasi pada level individu dengan mudah menguapkan pertanyaan mendasar ini.
- Pelanggaran Standar Penyidikan Efektif: Hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip dalam Hukum Hak Asasi Manusia yang dijabarkan dalam berbagai konvensi, menuntut penyelidikan yang efektif, independen, dan imparsial. Penyidikan yang gagal menguji konteks institusional dari badan intelijen secara memadai telah gagal memenuhi standar ini.
- Penciptaan Preseden Berbahaya: Penerimaan narasi dendam pribadi sebagai jalan pintas yuridis berpotensi menjadi templat untuk melokalisir kesalahan di masa depan, membangun tembok pelindung bagi institusi dari pemeriksaan mandat dan praktik operasionalnya yang mungkin bertentangan dengan etika perang dan hukum.
Dekonstruksi Hukum atas Narasi Personal: Imperatif Investigasi Sistemik Intelijen
Dalam etika dan hukum intelijen modern, doktrin law-governed intelligence menegaskan bahwa fungsi intelijen harus tunduk pada kerangka hukum yang jelas, dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang berlapis. Oleh karena itu, penyidikan yang memadai tidak boleh berhenti pada dalih personal, melainkan harus berani menjawab serangkaian pertanyaan krusial yang menyentuh jantung sistem dan martabat hukum:
- Akuntabilitas Sistemik: Sejauh mana mekanisme pengawasan internal, rantai komando, dan protokol operasi di BAIS TNI berfungsi mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekerasan di luar mandat resmi? Investigasi harus membongkar apakah ada celah struktural yang memungkinkan tindakan individu lepas dari kontrol.
- Budaya Institusi dan Iklim Kerja: Apakah terdapat pola, norma informal, atau code of silence (budaya diam) dalam institusi yang secara implisit mentolerir atau bahkan mendorong tindakan di luar prosedur terhadap pihak yang dianggap berseberangan? Ini adalah pertanyaan mendasar tentang etika organisasi.
- Konteks dan Pola Target: Penyidikan harus menguji apakah target kekerasan—aktivis HAM—merupakan bagian dari pola yang lebih luas, dan apakah tindakan ini terkait dengan fungsi atau persepsi institusi terhadap kelompok tertentu. Tanpa ini, penyidikan gagal memenuhi prinsip penyidikan efektif.
Analisis kritis ini mempertanyakan apakah penerimaan narasi "dendam pribadi" tanpa investigasi struktural yang mendalam terhadap aparatus intelijen BAIS TNI bukan hanya kelalaian prosedural, melainkan pengkhianatan terhadap standar due diligence dan prinsip supremasi hukum. Pertanyaan etis yang menggugah bagi aktivis hukum adalah: sejauh mana kita, sebagai penjaga martabat hukum, akan membiarkan narasi personal menjadi alat untuk mengaburkan akuntabilitas institusi yang beroperasi dalam bayang-bayang, dan apa konsekuensi jangka panjangnya bagi perlindungan hak asasi manusia dan etika negara?
