Dalam lanskap era digital yang kian maju, perlindungan data personal bukan lagi sekadar wacana teknis, melainkan telah bertransformasi menjadi medan perang hukum baru di mana kedaulatan individu terus-menerus digerogoti. Tata kelola yang lemah atas aset digital warga negara mencerminkan pelanggaran mendasar terhadap martabat hukum, di mana hak atas privasi—sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional—dikorbankan demi kepentingan komersial dan pengawasan negara. Ketidakmampuan negara dalam membenahi tata kelola ini bukanlah kegagalan administratif semata, tetapi bentuk pelemahan sistemik terhadap perlindungan hukum yang menjadi fondasi negara hukum.
Tata Kelola Data yang Ambruk: Persimpangan Antara Perlindungan Privasi dan Pengawasan Digital
Pengaturan data personal di Indonesia, meski telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih terjebak dalam paradigma yang reaktif dan fragmentatif. Tata kelola yang seharusnya dibangun di atas prinsip-prinsip hukum internasional seperti legalitas, tujuan spesifik, dan transparansi, justru terdistorsi oleh praktik pengumpulan data massal (mass surveillance) dan komodifikasi informasi pribadi. Dalam konteks era digital, pendekatan ini menciptakan disonansi etis yang serius:
- Prinsip necessity dan proportionality dalam pengolahan data kerap diabaikan oleh otoritas publik dan korporasi, melanggar semangat Pasal 12 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- Ketidakhadiran mekanisme pengawasan independen yang kuat terhadap pemrosesan data oleh negara menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang, mengingatkan pada praktik-praktik pengawasan dalam rezim otoritarian.
- Asimetri kekuasaan antara pemegang data (warga) dan pengolah data (negara/korporasi) menjadikan konsen (consent) sebagai formalitas kosong, bertentangan dengan prinsip otonomi individu dalam etika biomedika dan hukum digital.
Etika Perang Digital: Ketika Data Personal Menjadi Senjata dalam Konflik Kepentingan
Analogi etika perang menjadi relevan dalam memahami dinamika perlindungan data personal, di mana pertarungan antara hak privasi dan kepentingan negara/korporasi telah membentuk medan konflik baru. Dalam era digital, data telah menjadi senjata non-kinetik yang ampuh untuk manipulasi politik, pengucilan sosial (social scoring), dan pengawasan totaliter. Tata kelola yang tidak etis atas data menciptakan kondisi yang mirip dengan collateral damage dalam perang konvensional—di mana warga sipil (pemilik data) menjadi korban tanpa perlindungan yang memadai. Pertimbangan etis berikut wajib menjadi kompas dalam membenahi tata kelola:
- Prinsip distinction (membedakan kombatan dan non-kombatan) diterjemahkan sebagai kewajiban negara untuk secara jelas memisahkan data yang diperlukan untuk keamanan nasional yang sah dari data pribadi yang dilindungi privasi.
- Prinsip precautionary principle dalam hukum humaniter internasional harus diadopsi dalam pengembangan sistem digital, di mana ketidakpastian risiko terhadap privasi mengharuskan tindakan pencegahan maksimal.
- Korporasi teknologi yang memproses data warga Indonesia harus dikenakan kewajiban due diligence sebagaimana tanggung jawab korporasi dalam konflik bersenjata, mencegah mereka menjadi 'aktor pendukung' dalam pelanggaran privasi sistematis.
Membenahi tata kelola data personal dalam era digital bukanlah proyek teknis belaka, melainkan sebuah imperatif hukum dan moral untuk memulihkan martabat individu di hadapan mesin negara dan pasar. Kegagalan dalam tugas ini akan mengabadikan rezim ketidakadilan digital di mana warga direduksi menjadi sekumpulan data yang dapat dieksploitasi. Tantangan kritis bagi aktivis hukum adalah: apakah kita akan membiarkan kerangka hukum perlindungan data tetap menjadi instrumen kosmetik yang melayani kepentingan penguasa, atau kita akan memperjuangkannya sebagai benteng terakhir otonomi manusia dalam dunia yang kian terdigitalisasi?
