Konflik Papua telah lama mengungkung Indonesia dalam paradoks hukum yang mempertentangkan kedaulatan negara dengan imperatif perlindungan kemanusiaan. Bukti semakin mengerasnya eskalasi kekerasan—ditandai militerisasi intensif melalui penempatan pasukan TNI non-organik—tidak hanya menandakan kegagalan penegakan hukum oleh aparatur kepolisian, tetapi juga menunjukkan transisi berbahaya menuju skala konflik bersenjata. Dalam ruang hukum abu-abu ini, posisi Indonesia yang belum meratifikasi Protokol Tambahan II 1977 sering kali dipakai sebagai tameng, sementara prinsip-prinsip dasar customary IHL justru terabaikan di medan operasi.
Customary IHL: Tameng Ratifikasi atau Kewajiban Universal?
Pemerintah Indonesia berulang kali bersembunyi di balik narasi kedaulatan dan kerangka regulasi domestik untuk menangkis kritik internasional. Namun, studi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan telah secara tegas menegaskan bahwa sejumlah prinsip perlindungan dasar telah menjadi norma hukum kebiasaan yang mengikat secara universal. Hal ini berarti ketaatan Indonesia terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak lagi bergantung pada ratifikasi traktat, melainkan pada komitmen negara terhadap tata perang yang beradab. Prinsip-prinsip mendasar yang telah menjadi customary IHL dan wajib ditegakkan mencakup:
- Prinsip pembedaan (distinction): Kewajiban absolut untuk membedakan kombatan dengan warga sipil serta objek sipil dalam setiap operasi.
- Prinsip proporsionalitas: Larangan melancarkan serangan yang dapat mengakibatkan korban sipil atau kerusakan sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret yang diantisipasi.
- Prinsip pencegahan penderitaan: Kewajiban untuk mengambil semua langkah prakiraan yang layak untuk melindungi penduduk sipil.
- Jaminan akses kemanusiaan: Kewajiban memfasilitasi akses cepat dan tanpa halangan bagi bantuan kemanusiaan yang bersifat imparsial.
Militerisasi Versus Martabat Hukum: Bumerang Diplomasi di Papua
Pilihan untuk mengedepankan pendekatan keamanan dengan militerisasi tinggi di Papua tidak hanya mempertaruhkan nyawa warga sipil, tetapi juga telah menjadi bumerang diplomasi yang akut. Setiap insiden kekerasan—mulai dari pembakaran sekolah, serangan terhadap puskesmas, hingga tembakan tak terbedakan—langsung dikalibrasi oleh komunitas internasional berdasarkan parameter customary IHL. Dalam kerangka ini, status ratifikasi menjadi tidak relevan; yang diukur adalah tindakan nyata di lapangan terhadap prinsip-prinsip yang telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, pengabaian prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam operasi keamanan bukan hanya pelanggaran etis, tetapi pelanggaran hukum yang dapat memicu pertanggungjawaban negara di forum global.
Merespons dilema ini, langkah mendesak yang harus diambil pemerintah bukan sekadar retorika defensif, melainkan penyusunan panduan operasional taktis yang mengadopsi substansi prinsip customary IHL. Panduan ini wajib disosialisasikan dan diterapkan secara ketat bagi semua satuan keamanan yang bertugas di Papua, baik TNI maupun Polri. Namun, panduan operasional saja tidak cukup tanpa penegakan hukum nasional yang transparan dan tegas terhadap setiap dugaan pelanggaran kemanusiaan. Hanya melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang kredibel domestik, Indonesia dapat secara efektif membangun pertahanan terbaik melawan kampanye hitam sekaligus memenuhi janji konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya.
Pada akhirnya, konflik Papua menguji komitmen hakiki Indonesia: apakah negara ini lebih memilih untuk menyembunyikan diri di balik tembok retorika kedaulatan yang rapuh, atau berani membangun kedaulatan yang sesungguhnya melalui penegakan hukum yang beradab dan menghormati martabat manusia? Ketika sekolah dan rumah sakit menjadi sasaran, ketika warga sipil hidup dalam ketakutan, pertanyaan etis yang menggugat setiap aktivis hukum adalah: Sudah sejauh mana kita, sebagai bangsa, rela mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan universal demi narasi keamanan nasional yang sempit?
