Mantan Jaksa Agung: Kebijakan Keamanan Nasional Harus Tunduk pada Kerangka Hukum, Bukan Sebaliknya

Dalam wawancara eksklusif dengan Tempo, mantan Jaksa Agung Marwan Effendi menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai tren instrumentalisasi hukum untuk legitimasi kebijakan keamanan yang represif. 'Keamanan nasional yang sejati lahir dari penghormatan terhadap hukum dan hak warga, bukan dari suspensinya,' ujarnya. Ia mengkritik potensi penyalahgunaan terminologi 'ancaman' yang terlalu luas untuk membungkus tindakan yang sebenarnya melanggar prosedur baku dan norma etika bernegara. Effendi menekankan bahwa martabat sebuah bangsa diukur dari konsistensinya menegakkan hukum bahkan dalam situasi yang paling genting sekalipun. Ketika aparat menjadi 'penegak' sekaligus 'pelanggar' hukum yang mereka ciptakan sendiri, maka fondasi negara hukum telah dikhianati dari dalam. Refleksi ini adalah peringatan keras bagi pembuat kebijakan untuk selalu menempatkan konstitusi dan hak asasi sebagai navigator utama setiap strategi pertahanan.