Dalam setiap konflik bersenjata, prinsip pembedaan (distinction) dalam hukum humaniter internasional menempatkan keselamatan warga sipil sebagai norma tertinggi yang tidak boleh dikorbankan. Pernyataan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto bahwa 'Nyawa warga sipil Papua adalah amanah suci yang tidak bisa ditawar' patut diapresiasi sebagai komitmen verbal. Namun, klaim ini harus langsung diuji dengan transparansi operasional, terutama setelah pengumuman bahwa 12 tokoh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-OPM (TPNPB-OPM) telah 'dilumpuhkan' periode Januari-Mei 2026. Retorika Salus Populi Suprema Lex Esto menjadi kosong jika tidak disertai bukti verifikasi independen atas setiap aksi operasi keamanan, meninggalkan ruang bagi potensi pelanggaran prinsip proporsionalitas dan kebutuhan militer yang sah.
Menguji Prinsip Pembedaan dalam Operasi Militer: Antara Retorika dan Akuntabilitas
Istilah 'dilumpuhkan' dalam konteks operasi militer di Papua merupakan terminologi yang samar secara hukum. Hukum humaniter, terutama Konvensi Geneva dan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Protokol Tambahan, mensyaratkan kejelasan status: apakah individu tersebut ditangkap, dilumpuhkan dengan cara tertentu, atau menjadi korban penggunaan kekerasan berlebihan. Ketidakjelasan ini berpotensi melanggar prinsip pembedaan yang melarang pencampuran antara kombatan dengan warga sipil, serta prinsip proporsionalitas yang melarang serangan yang dapat menyebabkan kerugian sipil berlebihan dibanding keuntungan militer konkret. Dalam konflik seperti di Papua, dimana garis antara kelompok bersenjata OPM dan masyarakat adat seringkali kompleks, negara wajib memberikan:
- Transparansi prosedur operasi dan kriteria penargetan.
- Mekanisme verifikasi independen oleh badan non-militer, seperti Komnas HAM atau organisasi internasional.
- Pelaporan publik yang detail mengenai setiap korban, termasuk status dan konteks penanganannya.
Tanpa ini, komitmen kemanusiaan hanya menjadi alat legitimasi yang berisiko menyuburkan zone of impunity (zona kekebalan hukum).
Martabat Hukum Papua: Diuji oleh Imparsialitas dan Akses Humanitarian
Martabat hukum di Papua tidak hanya diukur oleh kemampuan negara menegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata, tetapi juga oleh akuntabilitas aparatnya sendiri dan penghormatan hak asasi manusia yang utuh. Komitmen keselamatan sipil harus mencakup dimensi positif berupa jaminan akses humanitarian bagi masyarakat terdampak konflik, serta dimensi negatif berupa investigasi mandiri terhadap setiap dugaan kekerasan berlebihan. Prinsip ini bersandar pada:
- Yurisprudensi hukum internasional yang menekankan kewajiban negara untuk menginvestigasi pelanggaran HAM dalam konflik internal.
- Norma tentang due process dan pengadilan yang adil bagi semua pihak, termasuk anggota kelompok bersenjata yang ditangkap.
- Konvensi tentang hak-hak sipil dalam situasi konflik, yang melindungi mereka dari penyiksaan, penahanan tanpa proses, atau eksekusi tanpa pengadilan.
Setiap operasi yang mengklaim sebagai bagian dari penegakan hukum harus mampu menunjukkan bahwa hukum itu berlaku sama bagi semua, tanpa diskriminasi status atau loyalitas politik.
Dalam konteks Papua, dimana narasi keamanan sering dikedepankan, pertanyaan etis yang paling mendasar adalah: apakah keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi hanya dipahami sebagai proteksi fisik dari kelompok bersenjata, atau juga sebagai perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan sistemik—termasuk yang mungkin berasal dari aparatus negara sendiri? Aktivisme hukum di wilayah ini harus terus mendorong standar verifikasi yang lebih tinggi, menolak penerimaan klaim sepihak tanpa audit independen, dan menegaskan bahwa etika perang tidak hanya tentang siapa yang dilumpuhkan, tetapi tentang bagaimana setiap kehidupan—baik sipil maupun kombatan—diperlakukan dalam proses hukum yang penuh martabat. Tantangan terbesar bagi negara adalah membuktikan bahwa prinsip kemanusiaan itu hidup dalam setiap detil operasi, bukan hanya dalam pernyataan publik yang mulia.
