Paradoks keamanan nasional semakin nyata ketika negara melindungi diri dengan cara yang mengorbankan prinsip dasar yang membangunnya. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang digodok di DPR mengancam ruang sipil dan mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam hukum dan etika. Pasal-pasal dengan kewenangan luas tanpa checks and balances yang efektif tidak hanya merupakan produk legislasi yang buruk, tetapi sebuah ancaman terhadap demokrasi konstitusional Indonesia. Dari perspektif etika kenegaraan, pengabaian prinsip proporsionalitas dan kebutuhan (necessity) dalam penggunaan kekuasaan mengingatkan pada rezim-rezim otoriter dan merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang menempatkan hukum di atas kekuasaan.
Anatomi Ancaman: Kewenangan Karet versus Rule of Law
RUU Keamanan Nasional saat ini berpotensi menjadi instrumen legitimasi keadaan darurat secara de facto, mengaburkan batas yang tegas antara keamanan nasional yang sah dan represi terhadap hak-hak dasar warga negara. Analisis hukum menunjukkan bahwa ketidakjelasan definisi dan ruang lingkup dalam pasal-pasal utama draf ini membuka pintu bagi interpretasi sepihak oleh aparat. Dalam tata hukum internasional, prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa tindakan negara, khususnya dalam bidang keamanan dan pertahanan, harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak boleh secara tidak perlu membatasi hak-hak individu. RUU ini, dengan kewenangan karet, gagal memenuhi standar ini.
- Pasal-pasal yang memberikan otoritas luas untuk penahanan, surveillance, dan pembatasan aktivitas tanpa proses judicial review yang kuat.
- Ketidakadaan mekanisme yang jelas dan independen untuk menilai necessity (kebutuhan) dari suatu tindakan keamanan sebelum dijalankan.
- Potensi penggunaan RUU sebagai alat untuk membungkus tindakan represif dalam jargon keamanan nasional, mengorbankan hak sipil dan politik.
Etika Kekuasaan dan Martabat Hukum: Dimensi Normatif yang Terlupakan
Diskusi mengenai RUU Keamanan Nasional harus naik ke tingkat etika kekuasaan dan martabat hukum. Sejarah konstitusi Indonesia, terutama setelah Reformasi 1998, menekankan bahwa keamanan negara harus diraih dengan, dan untuk, perlindungan hak-hak warga. RUU yang mengabaikan prinsip proporsionalitas dan ruang sipil merupakan sebuah regresi normatif. Dalam konteks etika perang dan konflik, prinsip proporsionalitas adalah batang tubuh yang membedakan operasi militer yang sah dari kekejaman. Dalam konteks hukum domestik, prinsip ini membedakan negara hukum dari negara polisi.
Implikasi dari RUU ini tidak hanya domestik. Indonesia, sebagai anggota komunitas internasional, memiliki komitmen terhadap berbagai konvensi hak asasi manusia. RUU yang memungkinkan pelanggaran hak dengan dalih keamanan akan mencoreng martabat Indonesia di mata hukum internasional dan merusak posisi moralnya dalam diplomasi global. Pengesahan RUU tanpa amandemen mendasar bukan hanya akan melemahkan keamanan nasional dalam jangka panjang melalui erosi kepercayaan publik, tetapi juga merupakan penolakan terhadap tanggung jawab etis negara terhadap rakyatnya.
Ketika kewenangan diberikan tanpa batas yang jelas, dan ketika ruang sipil dikorbankan untuk retorika keamanan, apa yang tersisa dari sebuah negara demokratis? Tantangan bagi para aktivis hukum dan HAM bukan hanya untuk mengkritik draf ini, tetapi untuk mendesak pembahasan yang kembali ke fundamental: bagaimana membangun keamanan nasional yang genuine, yang berasal dari, dan memperkuat, rule of law dan hak-hak warga, bukan yang menghancurkan mereka.
