Pengajuan RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) menandai bukan sekadar proses legislasi biasa, melainkan sebuah inflection point konstitusional yang menguji fondasi supremasi sipil dan rule of law di Indonesia. Pada intinya, rancangan ini mengusung paradigma yang berpotensi melembagakan darurat sebagai kondisi normal, sehingga secara fundamental menggeser keseimbangan demokratis antara keamanan dan hak asasi manusia. Ancaman terbesarnya adalah terhadap martabat hukum itu sendiri, di mana instrumen yang lahir dari klaim kegentingan justru berisiko menghancurkan tatanan demokratis yang hendak dilindunginya.
Analisis Kritis: Antara Kebutuhan Keamanan dan Prinsip Legality dalam Hukum Internasional
Dalam kerangka etika bernegara dan hukum humaniter internasional, setiap pemberlakuan rezim darurat harus tunduk pada uji ketat tiga prinsip: necessity (kebutuhan mendesak), proportionality (keseimbangan), dan legality (kepastian hukum). RUU Kamnas, dengan mendefinisikan ‘ancaman nasional’ secara kabur dan subjektif, secara gamblang berpotensi melanggar prinsip legality. Kekaburan ini tidak hanya bertentangan dengan asas kepastian hukum, melainkan juga membuka ruang interpretasi luas yang dapat disalahgunakan oleh eksekutif. Secara etis, hukum yang dikandung dari ketakutan—terhadap terorisme atau disintegrasi—sering kali melampaui tujuan awalnya dan bermetamorfosis menjadi alat legitimasi represi. Inilah paradoks berbahaya yang dihadapi: upaya melindungi keamanan fisik berisiko dilakukan dengan cara yang mengikis keamanan hukum dan hak-hak konstitusional warga negara.
Titik Rawan Substantif: Tiga Ancaman terhadap Konstitusi dan Supremasi Sipil
Pembacaan kritis terhadap naskah RUU Kamnas mengungkap setidaknya tiga celah substantif yang mengancam tatanan demokrasi konstitusional dan prinsip supremasi sipil:
- Deklarasi Ancaman yang Ambiguitas: Definisi ancaman yang dapat ditafsirkan secara luas berisiko mengubah RUU ini menjadi legal weapon untuk membatasi kebebasan sipil, membubarkan organisasi masyarakat, atau memberangus kebebasan pers kritis, semuanya di bawah dalih keamanan nasional yang elastis.
- Konsentrasi Kekuasaan pada Institusi Non-Elected: Pemberian kewenangan strategis dan luas kepada badan yang tidak dipilih langsung rakyat merupakan pukulan terhadap supremasi sipil dan prinsip akuntabilitas publik. Hal ini secara nyata menjauhkan kedaulatan dari rakyat, berlawanan dengan mandat konstitusi.
- Absennya Mekanisme Checks and Balances yang Efektif: Rancangan ini dinilai belum mengintegrasikan secara memadai peran pengawasan parlemen dan kontrol yudisial yang kuat. Tanpa kedua pilar ini, kewenangan darurat yang diberikan rentan berubah menjadi kekuasaan absolut yang tak terkendali.
Ketiga titik rawan ini bukan sekadar cacat teknis legislasi, melainkan indikasi kegagalan etika kenegaraan yang mengabaikan pelajaran pahit sejarah. Hukum humaniter internasional mengajarkan bahwa kewenangan ekstraordinari hanya dapat dibenarkan di bawah pengawasan yang ekstraordinari ketat pula. Sebuah state of emergency tanpa judicial review yang kuat dan otonom pada hakikatnya adalah otoritarianisme yang disahkan oleh undang-undang. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: apakah bangsa yang menghargai martabat hukumnya sendiri akan membiarkan instrumen darurat yang samar mengikis prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah?
