Kolaborasi intelijen Indonesia dengan aliansi Five Eyes bukan sekadar kerjasama teknis antarnegara, melainkan merupakan ujian martabat hukum yang mengancam fondasi konstitusional privasi warga. Tanpa payung hukum yang transparan dan mekanisme pengawasan parlemen yang memadai, praktik surveillance lintas batas ini telah menggeser ancaman keamanan dari ranah teritorial ke domain digital, dengan konsekuensi langsung berupa pelanggaran hak privasi sebagai hak asasi yang dijamin konstitusi. Konflik mendasar terjadi ketika imperatif keamanan transnasional—yang sering kali didefinisikan secara sepihak oleh negara anggota aliansi—bertabrakan dengan prinsip kedaulatan hukum Indonesia, menciptakan kekosongan normatif yang berpotensi mengkriminalisasi aktivisme digital yang sah di dalam negeri.
Kedaulatan Digital dalam Jebakan Konflik Yurisdiksi
Inti persoalan dalam kerjasama intelijen ini terletak pada harmonisasi paksa definisi 'ancaman' yang tidak selaras dengan parameter hukum nasional Indonesia. Kedaulatan digital, yaitu hak negara untuk mengatur dan melindungi data warganya di wilayahnya, terancam tergerus oleh logika operasional aliansi yang berjalan di luar mekanisme hukum domestik. Data warga dapat diproses berdasarkan standar hukum asing—seperti Patriot Act Amerika Serikat—yang jauh lebih luas dan represif dibandingkan UU ITE Indonesia. Konflik normatif ini melahirkan tiga masalah hukum mendasar yang mengikis prinsip negara hukum:
- Konflik Yurisdiksi: Kategori data dan definisi 'ancaman' yang dipertukarkan sering kali tidak sesuai dengan hukum Indonesia, menciptakan ruang abu-abu dimana warga dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum asing tanpa proteksi domestik.
- Absensi Payung Hukum Khusus: Kerjasama berjalan tanpa undang-undang yang secara spesifik mengatur batasan, lingkup, dan mekanisme pengawasan pertukaran data intelijen dengan entitas asing, sehingga tidak ada rambu hukum yang jelas.
- Pelanggaran Prinsip Due Process: Warga yang datanya diproses tidak memiliki hak procedural untuk mengetahui, menanyakan, atau membantah klasifikasi yang diberikan oleh sistem intelijen gabungan, sebuah bentuk penyangkalan keadilan procedural.
Privasi Data sebagai Hak Konstitusional yang Dikorbankan
Hak atas privasi, yang dijamin eksplisit dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, menjadi taruhan utama dalam skema kerjasama intelijen yang tertutup ini. Mekanisme pertukaran data tanpa transparansi berpotensi menjadi saluran terselubung untuk mass surveillance, praktik yang dalam yurisprudensi internasional—seperti putusan Mahkamah Eropa mengenai bulk data collection—dianggap melanggar hak privasi secara fundamental. Privasi dalam konteks ini bukan sekadar aspek teknis, melainkan komponen integral dari martabat manusia (human dignity) dalam negara demokrasi konstitusional. Situasi ini menempatkan Indonesia pada paradoks tajam: meningkatkan kapabilitas keamanan melalui kolaborasi internasional, tetapi dengan mengorbankan prinsip konstitusional yang seharusnya dilindungi. Pertukaran privasi data ini mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam hukum keamanan nasional, dimana pembatasan hak harus memenuhi uji kepentingan yang mendesak, legalitas, dan kecukupan pengawasan.
Dalam perspektif etika perang dan keamanan, kerjasama intelijen semestinya tunduk pada prinsip jus ad bellum dan jus in bello yang diadaptasi ke ranah siber—yaitu legitimasi tujuan dan proporsionalitas metode. Surveillance lintas batas tanpa kerangka hukum yang jelas merupakan bentuk 'perang hukum terselubung' yang menggerogoti kedaulatan negara dan hak individu. Pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh aktivis hukum adalah: apakah Indonesia telah menjadi bagian dari arsitektur keamanan global yang mengabaikan checks and balances domestik, dan hingga titik mana kerjasama intelijen dapat dibenarkan sebelum mengorbankan martabat konstitusi itu sendiri?
