Negara hukum yang sejati diuji bukan di saat damai, melainkan di medan konflik yang sarat senjata. Komnas HAM baru-baru ini mengingatkan pemerintah Indonesia tentang kewajiban konstitusional dan internasionalnya untuk melindungi warga sipil sebagai pijakan utama dalam menangani konflik di Papua. Imbauan ini bukan sekadar saran, melainkan kritik tajam terhadap paradigma keamanan yang militaristik dan abai terhadap martabat hukum, di tengah laporan korban jiwa di kalangan non-kombatan serta banjirnya pengungsi internal yang hidup tanpa jaminan hak dasar. Ketika warga terjepit di antara dua pihak yang bertikai, pengabaian prinsip pembedaan (distinction) dan pencegahan (precaution) dalam operasi militer menjadi bukti kegagalan negara menjalankan mandat etis tertinggi: perlindungan terhadap mereka yang paling rentan.
Dari Paradigma Keamanan Nasional menuju Keamanan Manusia: Pergeseran yang Imperatif
Pernyataan Komnas HAM secara implisit menelanjangi kegagalan logika counter-insurgency yang mengedepankan keamanan teritorial di atas keamanan manusia (human security). Dalam etika pemerintahan yang beradab, legitimasi kedaulatan justru bertumpu pada kemampuan negara menyediakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi seluruh warganya. Ketidakmampuan ini di Papua, secara paradoks, mengikis klaim kedaulatan itu sendiri. Pendekatan yang terlalu bersandar pada kekuatan senjata telah mengabaikan dimensi hukum dan HAM, menciptakan siklus kekerasan yang justru memperdalam akar persoalan. Pergeseran menuju peacebuilding yang inklusif dan berorientasi kemanusiaan bukanlah opsi, melainkan keharusan yang dituntut oleh konstitusi dan komitmen internasional Indonesia.
Akuntabilitas Hukum: Fondasi Perdamaian yang Berkelanjutan
Mengutamakan perlindungan warga sipil adalah penegasan komitmen pada kerangka hukum yang mengikat. Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum humaniter internasional yang mewajibkan negara untuk:
- Menghormati dan menjamin penghormatan terhadap HAM dalam situasi konflik apa pun (berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya).
- Menerapkan prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil, serta prinsip pencegahan untuk meminimalkan korban sipil dalam setiap operasi militer.
- Menyelidiki secara independen, imparsial, dan efektif setiap dugaan pelanggaran HAM dan hukum humaniter, serta memastikan akuntabilitas pelaku dari pihak mana pun.
Tanpa penegakan akuntabilitas hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, mustahil membangun kepercayaan dan memutus mata rantai impunitas yang telah memelihara siklus kekerasan di Papua. Proses hukum yang adil terhadap semua pelaku kekerasan adalah prasyarat mutlak bagi rekonsiliasi dan perdamaian yang bermartabat.
Seruan Komnas HAM ini harus dibaca sebagai alarm bagi seluruh bangsa. Paradigma lama telah gagal menghasilkan apa pun selain duka, pengungsian, dan erosi kepercayaan terhadap institusi negara. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perlindungan sipil penting, melainkan apakah Republik ini masih memiliki keberanian etis untuk meninggalkan logika perang yang usang dan memilih jalan hukum dan kemanusiaan? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia benar-benar negara hukum, atau hanya sekadar mengklaim gelar itu sambil membiarkan senjata berbicara lebih lantang daripada konstitusi di tanah Papua.
