Paradigma keamanan yang bertumpu pada logika kekerasan menghadapi ujian etis serius pasca penembakan 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh aparat TNI di Intan Jaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mengingatkan potensi eskalasi balasan, bukan sekadar sebagai analisis situasional, melainkan kritik mendasar terhadap kegagalan negara dalam menghentikan siklus violence begets violence yang telah menjadi ciri khas konflik di Papua. Fakta bahwa setiap aksi militeristik cenderung memicu reaksi balasan yang menyasar aparat dan warga sipil merupakan bukti kegagalan pendekatan represif sekaligus indikasi pelanggaran prinsip proporsionalitas dan diferensiasi dalam hukum humaniter internasional. Komnas HAM dengan tegas menyoroti bahwa wilayah rawan seperti Intan Jaya memerlukan solusi di luar kalkulus militer, sebuah seruan yang pada hakikatnya menuntut reorientasi kebijakan keamanan nasional dari sekadar penegakan kedaulatan menuju pemulihan martabat hukum dan hak asasi manusia.
Disparitas Data Korban: Cermin Krisis Akuntabilitas Operasi Militer
Peringatan Komnas HAM tidak berdiri di ruang hampa, melainkan dilandasi oleh temuan konkret yang mengungkap krisis akuntabilitas dalam operasi keamanan. Lembaga negara itu menyoroti disparitas mencolok dalam data korban: versi TNI Satgas Habema melaporkan 18 anggota OPM tewas, sementara tim Pemerintah Daerah Intan Jaya hanya mencatat 4 anggota OPM dan 2 warga sipil meninggal. Perbedaan angka yang signifikan ini bukan sekadar persoalan teknis koordinasi, melainkan gejala dari sistem yang abai terhadap prinsip transparansi dan kewajiban negara untuk memberikan pertanggungjawaban publik, khususnya dalam konteks penggunaan kekuatan mematikan. Dalam kerangka HAM dan hukum humaniter, ketiadaan data yang terverifikasi dan imparsial menciptakan ruang bagi penyangkalan (denial), menghambat proses pencarian kebenaran, dan pada akhirnya mempersulit upaya penegakan keadilan bagi korban maupun keluarganya. Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat potensi korban di kalangan sipil, termasuk kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak yang hidup di zona konflik.
Logika Represi vs Imperatif Dialog: Menimbang Efektivitas dan Etika Pendekatan Keamanan
Peringatan dari Komnas HAM pada dasarnya merupakan kritik etis terhadap seluruh arsitektur penanganan konflik di Papua yang masih didominasi oleh logika represi. Seruan untuk dialog kemanusiaan dan penyelesaian damai, meski telah berulang kali digaungkan oleh berbagai pemangku kepentingan, secara sistematis terabaikan di hadapan pilihan untuk eskalasi militer. Negara, dalam konteks ini, diingatkan untuk memenuhi kewajiban intinya yang bersifat non-derogable: melindungi seluruh warga tanpa diskriminasi. Penggunaan kekuatan bersenjata, meski dalam kerangka operasi penegakan hukum atau keamanan, tetaplah harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip fundamental:
- Prinsip Kebutuhan Militer (Military Necessity): Apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah?
- Prinsip Proporsionalitas: Apakah kerugian sipil yang diakibatkan tidak berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret yang diharapkan?
- Prinsip Diferensiasi (Distinction): Apakah upaya memadai telah dilakukan untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan sipil?
- Prinsip Kemanusiaan (Humanity): Apakah tindakan tersebut menghindari penderitaan yang tidak perlu?
Siklus kekerasan yang terus berlanjut dan meluas menunjukkan bahwa pendekatan represif kerap gagal memenuhi uji prinsip-prinsip tersebut, justru menciptakan kondisi yang memicu balasan dan memperdalam akar konflik.
Pada akhirnya, peringatan Komnas HAM mengajak kita untuk bertanya lebih dalam: hingga kapan negara akan terjebak dalam logika reaktif yang mengorbankan prinsip hukum dan kemanusiaan di altar keamanan semu? Ketika penanganan konflik hanya diukur dari jumlah "anggota OPM yang ditembak mati" alih-alih dari berkurangnya akar ketidakadilan, terpenuhinya hak-hak dasar, dan terciptanya ruang dialog yang bermartabat, maka siklus kekerasan hanyalah menjadi ritme yang terprediksi dalam tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan di Papua. Pertanyaan mendasar bagi setiap aktivis hukum dan pembela HAM adalah bagaimana membangun momentum kolektif untuk menggeser paradigma dari penindakan menjadi transformasi, dari konfrontasi menjadi rekonsiliasi, dan dari penghukuman menjadi pemulihan—sebuah jalan panjang yang harus dimulai dengan pengakuan bahwa setiap korban, dari pihak manapun, adalah kegagalan dari cita-cita negara hukum yang beradab.
