Erosi konsep monopoli kekerasan yang sah oleh negara, akibat maraknya non-state actors bersenjata, bukan sekadar tantangan keamanan biasa. Ini adalah kegagalan normatif fundamental, sebuah krisis legitimasi yang meruntuhkan pilar utama tata kelola modern. Ketika kelompok bersenjata ilegal beroperasi di wilayah berdaulat, mereka membajak otoritas hukum negara dan membangun sistem hukum bayangan yang seringkali biadab, sehingga melahirkan suatu paradoks kejam: warga negara justru menjadi korban dalam rumah tangganya sendiri. Situasi ini menempatkan tanggung jawab perlindungan negara pada posisi yang sangat problematis.
Vacuum Hukum dan Kompensasi Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)
Kegagalan Negara untuk secara tegas menegakkan monopoli kekuatannya menciptakan ruang hampa hukum, sebuah vacuum yang dibajak oleh non-state actors dengan aturan main mereka sendiri. Prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hukum internasional, sebagaimana dirumuskan dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, menjadi sangat relevan. Kegagalan untuk melakukan due diligence—kewajiban bersungguh-sungguh—dalam mencegah atau mengontrol kelompok-kelompok ini dapat mengarah pada bentuk tanggung jawab negara tidak langsung. Ini terutama jika Negara:
- Secara pasif membiarkan pengoperasian atau pembiaran kelompok bersenjata di wilayahnya.
- Gagal mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh kelompok tersebut, padahal negara memiliki pengetahuan atau seharusnya mengetahui.
- Terlibat dalam hubungan simbiotik, memberikan dukungan de facto—bahkan tanpa perintah langsung—yang memungkinkan kejahatan terjadi.
Antara Kebijakan Represif dan Rekonstruksi Legitimasi: Sebuah Pilihan Etis
Respons negara terhadap ancaman kekerasan dari non-state actors kerap terjebak pada dikotomi semu antara pendekatan represif militeristik dan seruan normatif yang abstrak. Menanggulangi akar permasalahan membutuhkan kebijakan yang jauh lebih kompleks, etis, dan berlandaskan hukum. Solusi yang murni kekuatan hanya akan mengubah gejala tanpa menyentuh penyebab, sementara mengabaikan akar masalah menjadi bentuk kelalaian baru yang memperkuat kelompok-kelompok tersebut. Negara harus bersikap kritis terhadap diri sendiri dan mengakui bahwa munculnya kelompok bersenjata ilegal seringkali merupakan gejala penyakit sosial yang lebih dalam.
- Penguatan Supremasi Hukum: Negara harus menegakkan hukum secara adil dan imparsial untuk semua warga, bukan hanya sebagai alat menghadapi lawan. Erosi kepercayaan pada institusi hukum formal adalah pupuk subur bagi tumbuhnya sistem hukum bayangan dari non-state actors.
- Pembenahan Keadilan Sosial dan Ekonomi: Ketimpangan, marginalisasi, dan ketiadaan akses pada keadilan adalah narasi ampuh yang digunakan kelompok bersenjata untuk merekrut dan membangun legitimasi di tingkat akar rumput. Negara harus merebut kembali narasi ini dengan aksi nyata.
- Pendekatan Holistik dalam Kebijakan Keamanan: Kebijakan keamanan harus terintegrasi dengan pembangunan, penegakan HAM, dan pemberantasan korupsi. Memisahkan keamanan dari dimensi keadilan adalah resep untuk kegagalan jangka panjang.
Pada akhirnya, fenomena non-state actors bersenjata adalah cermin retak dari kegagalan negara menjalankan kontrak sosial dasarnya. Keberadaan mereka menantang bukan hanya otoritas fisik, tetapi lebih mendasar lagi, otoritas moral negara. Perlawanan yang efektif tidak lagi bisa hanya diukur dari jumlah senjata yang disita atau pertempuran yang dimenangkan, melainkan dari seberapa berhasil negara merekonstruksi legitimasi dirinya sebagai satu-satunya penjamin hak dan keadilan bagi seluruh warga. Analisis kritis harus diarahkan: dalam konteks Indonesia atau kawasan, apakah kebijakan kita selama ini lebih banyak berpijak pada logika penghancuran musuh atau pembangunan keadilan? Ketika negara sendiri abai terhadap akar masalah struktural yang memicu keresahan, bukankah kita telah menjadi penyumbang tidak langsung bagi vacuum hukum yang kemudian mereka isi dengan kekerasan?
