Konflik di Papua telah lama mengubah wilayah itu menjadi laboratorium kegagalan implementasi hukum humaniter internasional, sebuah kegagalan yang tidak hanya menghasilkan kekerasan tetapi juga secara sistematik merusak martabat hukum Indonesia. Prinsip-prinsip dasar Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya—dibangun untuk melindungi manusia dalam situasi konflik bersenjata—terus menerus dikubur dalam jurang antara norma hukum yang beradab dan praktik lapangan yang brutal. Ketidakjelasan status kombatan dan kaburnya proteksi bagi warga sipil bukan sekadar masalah teknis operasional; ia merupakan penanda krisis etika fundamental dalam penanganan konflik oleh negara. Absennya mekanisme akuntabilitas yang transparan dan independen untuk menangani dugaan pelanggaran HAM dan hukum humaniter merupakan pencabikan langsung dari jantung negara hukum, sebuah tindakan yang membuat Indonesia berjalan di tepi kejahatan perang.
Jurang Implementasi Norma: Ketika Etika Perang Dikalahkan oleh Realitas Brutal
Pengamat keamanan dan hukum internasional secara konsisten mencatat kerapuhan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional dalam konteks Papua. Tiga prinsip inti etika perang yang merupakan jantung dari rezim hukum ini—pembedaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas—seolah menjadi teks mati yang tidak menyentuh darah dan trauma di lapangan. Pengaburan garis merah ini bukan hanya pelanggaran administratif; ia merupakan degradasi moral dari komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum.
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Hukum humaniter internasional mensyaratkan pembedaan absolut antara kombatan dan warga sipil, serta objek militer dan sipil. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti serangan terhadap target sipil atau penggunaan warga sipil sebagai alat, bukan hanya pelanggaran HAM biasa; dalam konteks konflik bersenjata, ia berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa.
- Prinsip Proporsionalitas (Proportionality): Serangan yang mengakibatkan korban sipil atau kerusakan sipil secara berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret yang diharapkan adalah tindakan terlarang secara hukum internasional. Ketiadaan penilaian proporsionalitas yang transparan dan dapat diakses publik dalam operasi di Papua menciptakan ruang bagi pelanggaran sistematis dan menyuburkan budaya impunitas.
- Prinsip Kewajiban Akuntabilitas (Accountability): Negara memiliki kewajiban positif (positive obligation) menurut hukum internasional untuk menyelidiki secara efektif, independen, dan transparan setiap dugaan pelanggaran HAM dan hukum humaniter, serta menuntut pelaku bila terbukti. Mekanisme yang kabur, tertutup, atau tidak independen secara efektif mengubur prinsip pertanggungjawaban ini dan mengkonversi pelanggaran menjadi norma.
Degradasi Martabat Hukum: Krisis Legitimasi Domestik dan Ancaman Diplomasi Global
Implikasi ketidakpatuhan terhadap norma hukum humaniter internasional dalam konflik di Papua meluas jauh melampaui batas geografis wilayah tersebut. Martabat hukum—yang merupakan kepercayaan publik bahwa hukum ditegakkan secara adil dan imparsial terhadap semua pihak, termasuk aparatus negara—terkikis setiap kali dugaan pelanggaran ditangani dengan kerahasiaan, lamban, atau tanpa kesungguhan penuntutan. Krisis legitimasi ini tidak hanya bersifat domestik, merusak pondasi sosial negara; ia berdampak langsung dan destruktif pada posisi Indonesia di panggung diplomasi global.
Komitmen Indonesia terhadap rezim hukum internasional, khususnya dalam konflik bersenjata, kini berada di bawah interogasi sistematis oleh komunitas global. Setiap insiden yang tidak terselesaikan secara hukum menjadi bahan bagi kritik internasional yang dapat berimbak pada kerja sama keamanan, diplomasi, dan bahkan tekanan ekonomi. Negara yang mengabaikan hukum humaniter di dalam negeri akan menemui kesulitan besar ketika mengadvokasi hukum internasional di forum dunia. Ironi ini adalah ancaman nyata bagi diplomasi Indonesia.
Sebagai aktivis hukum, kita tidak boleh hanya menjadi pengamat pasif dari degradasi martabat hukum ini. Pertanyaan etis yang paling mendasar harus diajukan dengan keras: jika sebuah negara mengizinkan kaburnya garis merah etika perang dalam konflik internalnya, apa yang tersisa dari klaimnya sebagai negara beradab dan berlandaskan hukum? Tantangan bagi kita adalah memaksa negara kembali ke jalur normatif, mengembalikan hukum humaniter internasional dari teks konvensi menjadi darah yang mengalir dalam setiap operasi dan akuntabilitas di Papua. Tanpa itu, kita semua menjadi bagian dari kegagalan.
