Kebijakan pertahanan laut Indonesia kembali berada di bawah sorotan kritis setelah beberapa insiden di perairan nasional menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter internasional. Prevention of Excess — prinsip yang melarang penggunaan kekuatan berlebih dalam konflik bersenjata — justru terancam diabaikan dalam narasi keamanan maritim yang terlalu mengedepankan respons militeristik tanpa pertimbangan matang terhadap dampak kemanusiaan dan lingkungan. Dalam konteks operasi penegakan kedaulatan di laut, pilihan strategis yang mengabaikan prinsip proporsionalitas dan pembedaan antara sasaran militer dan sipil tidak hanya mengikis martabat hukum nasional, tetapi juga membawa risiko pelanggaran berat terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
Prinsip Pencegahan Kelebihan Kekuatan dalam Kerangka Hukum Konflik Maritim
Dalam hukum konflik internasional, terutama yang tercermin dalam Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa, prinsip prevention of excess adalah landasan etis yang mengikat semua pihak dalam penggunaan kekuatan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap operasi militer di laut harus mempertimbangkan secara ketat aspek proporsionalitas dan menghindari dampak berlebihan terhadap pihak sipil, lingkungan laut, serta lalu lintas perniagaan internasional. Sayangnya, beberapa kebijakan operasional pertahanan laut Indonesia justru menunjukkan kecenderungan yang bertolak belakang:
- Eskalasi penggunaan patroli bersenjata berat di wilayah yang rawan konflik tanpa mekanisme de-eskalasi yang jelas
- Kurangnya protokol standar untuk mengidentifikasi dan melindungi kapal sipil dan nelayan tradisional dalam zona operasi militer
- Minimnya pertimbangan lingkungan dalam skenario penggunaan kekuatan yang berpotensi merusak ekosistem laut
Kondisi ini bukan hanya soal kesiapan teknis, tetapi menyangkut komitmen negara terhadap norma hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia bahkan dalam situasi konflik bersenjata sekalipun.
Studi Kasus: Batas Tipis antara Penegakan Kedaulatan dan Kelebihan Kekuatan
Analisis terhadap beberapa insiden di Laut Natuna dan Selat Makassar mengungkap pola yang mengkhawatirkan: penggunaan kekuatan laut seringkali mendekati — bahkan dalam beberapa kasus melampaui — ambang batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Insiden pengejaran kapal asing dengan manuver agresif di perairan yang padat lalu lintas sipil, misalnya, menunjukkan ketiadaan balancing test antara kepentingan defensif dan risiko terhadap nyawa serta aset non-militer. Padahal, instrumen hukum seperti UNCLOS 1982 dan Konvensi Den Haag 1907 telah dengan jelas mengatur bahwa kedaulatan negara pantai di laut tidak membebaskannya dari kewajiban untuk menghormati prinsip proporsionalitas dan pencegahan kerusakan yang tidak perlu.
Yang lebih memprihatinkan, kerangka kebijakan pertahanan laut nasional tampaknya belum secara tegas mengadopsi prinsip prevention of excess dalam doktrin operasionalnya. Padahal, sebagai negara yang aktif dalam diplomasi maritim global, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam penerapan hukum humaniter di domain maritim. Ketidakselarasan antara retorika penghormatan hukum internasional dengan praktik operasional di lapangan justru dapat melemahkan posisi hukum Indonesia dalam forum-forum internasional.
Aktivis hukum dan penggiat HAM perlu mempertanyakan secara kritis: apakah semangat menjaga kedaulatan telah mengaburkan prinsip fundamental bahwa penggunaan kekuatan militer di laut harus selalu merupakan pilihan terakhir yang dijalankan dengan pertimbangan etis matang? Tantangan ke depan adalah bagaimana membangun sistem pertahanan laut yang tangguh namun tetap berpegang teguh pada norma-norma hukum humaniter yang melarang segala bentuk kelebihan kekuatan — baik terhadap manusia maupun lingkungan.
