Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Proteksi Infrastruktur Siber Vital telah membuka kembali jurang mendalam dalam tata kelola hukum digital Indonesia: di mana batas etis antara keamanan kolektif dan hak-hak individual? Pasal-pasal yang membuka ruang bagi pemantauan lalu lintas data secara preventif dan massif, tanpa kendali yang jelas, bukan sekadar kebijakan teknis—melainkan sebuah transformasi struktural menuju surveillance state yang mengancam martabat hukum dan etika perang di ranah digital. Doktrin keamanan nasional sedang diperalat sebagai carte blanche untuk mengesampingkan hak asasi atas privasi dan kebebasan berekspresi, sebuah tendensi yang mengingkari prinsip legalitas dan proporsionalitas yang menjadi jantung dari hukum teknologi dan etika digital.
Pagar Hukum yang Rapuh: Pengawasan Yudisial sebagai Syarat Martabat
Dari perspektif martabat hukum, setiap kewenangan eksepsional—terlebih yang berkaitan dengan intrusi terhadap ruang privat—wajib dibingkai oleh checks and balances yang konkret dan transparan. Kewenangan pengawasan massal tanpa mekanisme judicial warrant yang ketat adalah sebuah anomali hukum yang mengingkari prinsip negara hukum. Pengalaman internasional mencatat kerentanan sistem semacam ini terhadap penyalahgunaan, yang meliputi:
- Instrumentalisasi untuk membungkam oposisi dan mengkriminalisasi kritik
- Diskriminasi sosial berbasis profil data yang dikumpulkan secara masif
- Erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara dan tata kelola digital
Etika Perang Digital: Prinsip Proporsionalitas dan Spesifisitas
Pendekatan etika perang—yang mensyaratkan prinsip proporsionalitas, pembedaan (distinction), dan spesifisitas—harus diterapkan pada kebijakan keamanan siber. Pengawasan massal yang menyapu seluruh populasi digital adalah bentuk kekerasan struktural yang mengaburkan garis antara ancaman riil dan kecurigaan general. Dalam konteks ini, ketahanan siber nasional harus dibangun dengan paradigma yang menghormati hak fundamental:
- Tindakan harus ditargetkan dan berdasarkan bukti spesifik, bukan asumsi general
- Proteksi data pribadi wajib menjadi pilar, bukan korban, dari strategi keamanan
- Kerangka hukum harus jelas membedakan antara pemantauan untuk intelijen ancaman dan pengawasan untuk kontrol sosial
Lanskap hukum teknologi Indonesia kini berada di persimpangan kritis: apakah negara akan memilih jalan otoritarian yang menyamar sebagai kebutuhan teknis, atau membangun rezim keamanan siber yang sekaligus menghormati privasi dan kebebasan sipil? Pertanyaan mendasar bagi setiap aktivis hukum adalah: sampai sejauh mana kita akan membiarkan norma-norma mendasar seperti due process dan hak atas pengadilan yang adil terkikis oleh narasi keamanan yang tak terbantahkan? Jika etika digital dan martabat hukum tidak menjadi kompas utama dalam perdebatan ini, maka kita sedang membangun fondasi bagi sebuah rezim pengawasan yang tidak hanya mengancam individu, tetapi juga integritas konstitusional Republik.
