Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dihadapkan pada sebuah dilema normatif yang akut: ketika kewajiban konstitusional negara untuk melindungi privasi warga justru berhadap-hadapan dengan wacana penguatan keamanan siber yang membuka ruang bagi praktik surveillance negara yang masif. Di titik inilah janji hukum untuk menjunjung martabat individu bertarung dengan logika keamanan yang kerap absolut dan mengesampingkan prinsip proporsionalitas. Wacana pembangunan sistem pemantauan yang digulirkan pemerintah, meski dengan dalih menangkal terorisme dan disinformasi, menempatkan negara pada posisi paradoks sekaligus berbahaya—sebagai pelindung sekaligus aktor pengawas yang paling berpotensi melanggar hak yang seharusnya ia lindungi.
Antinomi Hukum: UU PDP Versus Logika Keamanan Absolut
Secara normatif, UU PDP berakar pada prinsip kedaulatan individu atas data pribadinya, sebuah manifestasi dari hak atas privasi yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional. Namun, narasi keamanan siber yang diusung sering kali menjustifikasi pembatasan hak ini secara luas dan kabur. Dari perspektif etika perang—yang dalam konteks ini bisa diabstraksikan menjadi 'perang' melawan ancaman siber—prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas wajib diterapkan. Artinya, alat surveillance harus ditargetkan secara spesifik pada ancaman nyata, bukan menjadi jaring yang menyapu semua data warga tanpa pandang bulu. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang independen dan transparan terhadap sistem yang diusung menciptakan ruang gelap di mana penyalahgunaan wewenang dapat tumbuh subur, suatu skenario yang secara fundamental merusak kebebasan dan martabat hukum.
Preseden Kelam dan Degradasi Martabat Hukum
Pengalaman global memberikan peringatan yang gamblang tentang 'function creep' alat pengawasan: apa yang bermula untuk keamanan nasional berubah menjadi instrumen kontrol sosial dan represi politik. Fenomena ini bukan hanya pelanggaran prosedural, melainkan sebuah degradasi martabat hukum itu sendiri, di mana hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Legislasi lanjutan untuk membatasi wewenang intelijen dan kepolisian dalam penyadapan dan pengumpulan data menjadi sebuah keniscayaan. Pengaturan itu harus mengandung beberapa prinsip kunci:
- Kepastian Hukum dan Proporsionalitas: Setiap tindakan surveillance harus memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan sebanding dengan ancaman yang hendak ditangkal.
- Oversight yang Efektif: Pengawasan ketat oleh lembaga peradilan yang independen dan komite parlemen, termasuk hak akses dan audit oleh badan pengawas khusus.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Kewajiban negara untuk memberikan laporan terbuka terbatas tentang skala dan tujuan pengumpulan data, serta mekanisme gugatan bagi warga yang merasa dirugikan.
Menguatnya arus wacana keamanan siber yang berpotensi menggerogoti hak privat dan kebebasan sipil menuntut kecerdasan kolektif dari komunitas hukum dan aktivis. Tantangannya tidak hanya teknis-regulasi, melainkan filosofis: apakah kita akan membiarkan ketakutan (akan terorisme, disinformasi) mengikis prinsip-prinsip dasar negara hukum dan mengubah relasi negara-warga menjadi hubungan pengawas-terawasi? Komitmen terhadap UU PDP dan etika pemerintahan yang baik diuji di sini. Pada akhirnya, keamanan hakiki sebuah bangsa lahir dari kepercayaan warganya, bukan dari mata-mata yang mengintip dari setiap sudut gelap ruang digital.
