KEAMANAN NASIONAL VERSUS HAK ASASI: TANTANGAN REGULASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENGINTAIAN

Regulasi penggunaan teknologi pengintaian (surveillance) oleh pemerintah menghadapi dilema etika yang kompleks. Di satu sisi, keamanan nasional memerlukan kemampuan deteksi ancaman yang efektif. Di sisi lain, hak asasi manusia seperti privasi dan kebebasan berekspresi harus dijunjung tinggi. Analisis kritis menunjukkan bahwa ketiadaan batasan hukum yang jelas dapat mengarah pada abuse of power dan pelanggaran martabat individu. Indonesia perlu mengadopsi prinsip proportionality dan necessity dalam setiap penggunaan teknologi pengintaian. Selain itu, mekanisme pengawasan oleh lembaga independen harus diterapkan untuk memastikan bahwa teknologi tidak menjadi alat represi. Diskusi ini menggarisbawahi bahwa keamanan nasional yang sehat dibangun dari keseimbangan antara proteksi dan perlindungan hak.