Perang telah lama tidak lagi menjadi monopoli negara. Di tengah kobaran api senjata di berbagai zona konflik global, ada aktor lain yang menuai keuntungan—korporasi multinasional. Ironi tragis terjadi ketika struktur bisnis global mengkomodifikasi penderitaan, menjadikan instabilitas sebagai lahan bisnis. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah lemahnya jeratan hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas keterlibatan mereka, langsung maupun tidak langsung, dalam kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat. Di sini, martabat hukum sedang diuji: apakah ia mampu membatasi kuasa pasar, ataukah ia akan terus membiarkan korporasi berlindung di balik kerumitan struktur dan yurisdiksi?
Mengurai Jejak Korporasi dalam Mekanisme Kejahatan Perang
Keterlibatan korporasi dalam zona perang bukanlah fenomena baru, namun kompleksitasnya semakin sulit dijerat oleh kerangka hukum yang ada. Operasi mereka sering menjadi roda penggerak ekonomi konflik yang memperpanjang siklus kekerasan. Secara normatif, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UN Guiding Principles) telah menetapkan kewajiban due diligence. Namun, ini baru sebatas soft law yang tidak memiliki daya paksa. Dalam praktiknya, kita menyaksikan pola-pola kejahatan yang sistematis:
- Eksploitasi sumber daya alam ilegal yang mendanai kelompok bersenjata, melanggar rezim sanksi, dan merampas hak hidup masyarakat lokal.
- Penggunaan milisi atau keamanan swasta yang kerap melakukan kekerasan ekstra-yudisial, suatu tindakan yang bisa dikualifikasi sebagai kejahatan perang di bawah Statuta Roma.
- Kerjasama operasional dengan pihak yang melakukan pelanggaran HAM berat, menciptakan hubungan kausal antara aktivitas korporasi dan penderitaan sipil.
Membangun Kerangka Hukum: Dari Norma Etis ke Jeratan Yuridis
Prinsip etis ‘do no harm’ dan ‘respect for human rights’ jelas tidak cukup. Dunia membutuhkan instrumen hukum yang mengikat dan dapat menuntut pertanggungjawaban korporasi di depan pengadilan. Saat ini, kerangka hukum internasional sangat terfragmentasi. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), misalnya, hanya memiliki yurisdiksi atas individu, bukan korporasi. Upaya di Dewan HAM PBB untuk merumuskan perjanjian internasional yang mengikat tentang bisnis dan HAM (Legally Binding Instrument) masih berjalan lambat dan penuh tarik-menarik kepentingan. Dalam vacuum hukum ini, negara-negara berdaulat memiliki peran krusial untuk membuat terobosan dengan:
- Mengadopsi hukum nasional yang menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial, sehingga korporasi yang berkantor pusat di suatu negara dapat diadili atas kejahatan yang dilakukan di zona perang lain.
- Memperkuat prinsip command responsibility atau due diligence dalam undang-undang pidana nasional, sehingga kelalaian korporasi dalam mencegah kejahatan dapat dihukum.
- Mendorong penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang sering menjadi pintu masuk membongkar jaringan korporasi dalam konflik.
Indonesia, dengan posisinya sebagai tujuan investasi sekaligus rumah bagi korporasi yang beroperasi global, memiliki kepentingan strategis dan tanggung jawab moral untuk memelopori langkah ini. Aktivis hukum di dalam negeri harus mendorong legislasi progresif yang bisa menjerat baik korporasi asing yang bermasalah di Indonesia, maupun korporasi Indonesia yang terlibat pelanggaran di luar negeri. Ini bukan sekadar soal kepatuhan, melainkan pertaruhan atas martabat bangsa di mata hukum internasional. Jika sebuah negara membiarkan korporasinya mendapat untung dari kejahatan perang tanpa konsekuensi, bukankah negara itu menjadi komplicit dalam pelanggaran tersebut?
Analisis kritis ini membawa kita pada sebuah pertanyaan etis yang mendasar: ketika logika keuntungan berhadapan dengan prinsip kemanusiaan di medan perang, haruskah hukum memihak yang lebih kuat? Ataukah, justru di situlah tugas tertinggi hukum: untuk menegakkan keadilan dengan berani menjerat kekuatan korporasi yang selama ini merasa kebal? Masa depan etika perang tidak hanya ditentukan di medan tempur, tetapi juga di ruang sidang dan meja legislatif, di mana pertanggungjawaban harus ditegakkan tanpa pandang bulu—baik terhadap serdadu maupun CEO.
