Penangkapan dua warga sipil atas dasar kritik terhadap pidato presiden membuka luka lama dalam sistem hukum Indonesia: represi berbasis doktrin keamanan nasional yang paranoid telah menggusur hak konstitusional warga negara. Amnesty International dengan tegas mengkategorikan tindakan ini sebagai pelanggaran kebebasan berpendapat yang tidak hanya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga melanggar kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Ketika aparatus negara mengkriminalisasi disensus politik, yang terjadi adalah kematian bertahap martabat konstitusi itu sendiri, digantikan oleh rezim hukum yang mengabdi pada kekuasaan, bukan keadilan.
Represi Digital sebagai Strategi Keamanan: Dari Etika Perang ke Perang terhadap Kritik
Penangkapan ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan manifestasi dari pergeseran strategi represi ke ranah digital dengan menggunakan logika 'etika perang' yang disimpangkan. Doktrin yang semestinya mengatur perilaku negara dalam konflik bersenjata kini dipinjam untuk membenarkan serangan terhadap warga sipil di ruang digital. Polisi menggunakan dalih 'mengancam keutuhan bangsa'—sebuah konstruksi hukum yang sangat elastis dan politis—sebagai justifikasi untuk menyerang hak dasar. Dalam konteks ini, perang yang dimaksud adalah perang terhadap kritik, di mana alatnya adalah pasal-pasal karet dalam UU ITE dan KUHP, dan korban adalah proses demokrasi itu sendiri.
- Penyalahgunaan Hukum: Pasal-pasal yang dirancang sebagai alat penegakan hukum berubah menjadi senjata pembungkam, mengingkari prinsip ultima ratio dalam hukum pidana.
- Erosi Prinsip Hukum Internasional: Aksi ini bertentangan dengan prinsip freedom of expression dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia, di mana pembatasan harus ditentukan secara ketat dan diperlukan dalam masyarakat demokratis.
- Instrumentalisasi Lembaga: Lembaga penegak hukum dikorbankan untuk menjadi alat represi, merusak independensi dan kredibilitasnya di mata publik dan komunitas hukum internasional.
Ujian Martabat Hukum: Ketika Putusan MK Hanya Menjadi Teks Mati
Penangkapan ini secara terang-terangan mengabaikan otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Putusan MK yang telah menegaskan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi secara diam-diam dimentahkan oleh tindakan represif aparat. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedural, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang mendasari negara hukum. Krisis yang terjadi adalah krisis martabat hukum: apakah hukum akan tegak sebagai penjaga hak dan keadilan, atau akan menjadi pelayan setia kekuasaan eksekutif yang tidak toleran terhadap kritik? Amnesty International dengan tepat menempatkan kasus ini sebagai ujian bagi demokrasi Indonesia.
Dalam perspektif etika perang yang lebih luas, tindakan represi terhadap warga sipil yang tidak bersenjata merupakan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan (principle of distinction). Negara, dengan seluruh aparatusnya, seharusnya melindungi warga, bukan menjadikan mereka sasaran serangan hanya karena menyampaikan kritik. Logika 'ancaman keutuhan bangsa' yang digunakan adalah bentuk dari perluasan domain keamanan nasional secara sewenang-wenang, di mana batas antara keamanan negara dan kebebasan individu menjadi kabur untuk kepentingan politik. Sejarah hukum menunjukkan, represi yang dibungkus dengan retorika keamanan nasional sering kali menjadi gerbang menuju otoritarianisme.
Jika komunitas hukum, mulai dari akademisi, advokat, hingga hakim, membiarkan kasus ini berlalu tanpa perlawanan kolektif, maka kita sedang menyaksikan kapitulasi profesi hukum terhadap instrumentalisasi politik. Solidaritas profesi hukum dipertaruhkan di sini: membela proses hukum yang independen atau membiarkan hukum dijadikan tameng untuk melindungi presiden dan kekuasaan dari kritik yang sah. Pertanyaan etis yang harus dihadapi setiap aktivis hukum adalah: di manakah batas kesabaran kita ketika konstitusi sendiri diperkosa atas nama stabilitas? Membebaskan kedua warga ini bukan sekadar tindakan kemanusiaan, melainkan deklarasi bahwa martabat hukum masih hidup dan diperjuangkan.
