Dalam lanskap hukum Indonesia yang semakin terkoyak antara imperatif keamanan dan imperium konstitusi, pemerintah sedang membangun sistem pengawasan massal yang mengancam martabat hukum dasar. Penggunaan teknologi pengintaian massal—melalui pengenalan wajah hingga pengumpulan dan analisis data komunikasi secara kolektif—berjalan tanpa regulasi transparan yang berlandaskan konstitusi. Praktik ini tak hanya melanggar privasi individu, tetapi juga mendegradasi prinsip negara hukum yang menjadi pondasi demokrasi. Di sinilah etika perang modern diuji secara paling kontradiktif: ketika teknologi dipersenjatai untuk mengawasi warga sendiri, tanpa proses hukum yang adil dan tanpa mekanisme pengawasan yang independen.
Pelanggaran Konstitusi dan Kovenan Internasional dalam Skema Pengintaian Massal
Setiap intervensi negara terhadap hak-hak warga, terutama dalam bidang pengawasan, harus bertumpu pada prinsip legalitas dan proporsionalitas yang tertuang dalam Pasal 28J UUD 1945. Namun, aplikasi teknologi pengintaian massal di lapangan justru menunjukkan ketiadaan dasar hukum yang jelas dan spesifik, yang mengatur ruang lingkup dan batasan penggunaannya. Dari sudut pandang hukum internasional, praktik ini berpotensi melanggar Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia, khususnya Pasal 17 mengenai hak atas privasi yang tak boleh diganggu gugat.
- Dasar hukum yang absen: Tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tujuan, durasi, dan proteksi data dalam pengintaian massal.
- Mekanisme pengawasan yang hilang: Tidak ada lembaga independen yang menjamin akuntabilitas institusi yang menggunakan teknologi ini.
- Prosedur keberatan yang tak ada: Warga tidak memiliki ruang untuk mengetahui dan mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadinya.
Lebih mengkhawatirkan, teknologi ini rentan disalahgunakan untuk tujuan di luar keamanan nasional—seperti mengontrol opini publik, membungkam kritik, atau menargetkan kelompok minoritas tertentu. Ini merupakan bentuk peperangan asimetris yang tidak etis terhadap masyarakat sipil, yang mengubah teknologi menjadi alat penindasan, bukan perlindungan.
Etika Perang Digital: Antara Necessity, Proportionality, dan Transparency
Etika dalam penggunaan teknologi untuk keamanan nasional menuntut keseimbangan yang rapuh dan prinsip-prinsip yang jelas. Ketika pemerintah menggunakan sistem pengintaian massal tanpa batasan yang definitif, mereka menciptakan keadaan darurat permanen—situasi yang berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, tiga prinsip etis yang sering diabaikan meliputi:
- Prinsip necessity (kebutuhan): Apakah semua warga perlu diawasi secara massal untuk mencapai tujuan keamanan yang sah? Tanpa pembatasan ini, pengintaian menjadi eksesif dan intrusif.
- Prinsip proportionality (proporsionalitas): Apakah dampak terhadap hak privasi sebanding dengan manfaat keamanan yang diperoleh? Jika tidak, praktik ini menjadi tidak proporsional dan melanggar hukum.
- Prinsip transparency (transparansi): Apakah masyarakat mengetahui bagaimana dan mengapa data mereka dikumpulkan? Tanpa transparansi, tidak ada akuntabilitas.
Tanpa ketiga prinsip ini, jargon 'keamanan nasional' hanya menjadi kedok bagi pengawasan negara yang otoriter—sebuah ironi pahit di era digital dimana teknologi seharusnya memberdayakan, bukan memperbudak. Implikasi hukum dari praktik ini jauh melampaui pelanggaran privasi semata; ia mengancam integritas sistem hukum Indonesia dan merusak kepercayaan publik terhadap negara.
Di tengah kegelapan regulasi dan kegagalan etika, aktivis hukum harus mempertanyakan: apakah kita sedang membangun negara yang melindungi, atau negara yang mengawasi? Pengintaian massal tanpa hukum yang jelas adalah bentuk perang terhadap demokrasi itu sendiri—perang yang menggunakan teknologi sebagai senjata dan HAM sebagai korban. Di persimpangan ini, hanya keberanian untuk menegakkan konstitusi dan kovenan internasional yang bisa membawa kita kembali ke jalan hukum yang bermartabat.
