Modernisasi teknologi tempur, khususnya penggunaan drone atau Unmanned Aerial Vehicles (UAV) oleh TNI dalam operasi militer dan penegakan hukum, telah membuka bab baru yang kelam dalam perdebatan etika perang dan hukum konflik bersenjata. Di balik klaim efisiensi dan pengurangan risiko, penggunaan teknologi militer canggih ini menyisakan jurang akuntabilitas yang menganga serta potensi pelanggaran mendasar terhadap prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas (proportionality) yang diabadikan dalam Konvensi Jenewa. Realitas ini menempatkan martabat hukum di ujung tanduk, di mana nyawa sipil bisa jadi hanya menjadi angka statistik dalam kesalahan identifikasi target dari jarak ribuan kilometer.
Jarak dan Dehumanisasi: Ancaman Terhadap Prinsip Dasar Hukum Humaniter
Operasi drone yang dikendalikan dari jarak jauh menciptakan paradoks berbahaya. Di satu sisi, ia melindungi nyawa personel militer, namun di sisi lain, ia mengikis sense of responsibility dan akuntabilitas manusia yang menjadi jantung pertanggungjawaban hukum. Jarak fisik dan psikologis antara operator di ruang kontrol dan medan tempur berpotensi mereduksi musuh dan warga sipil menjadi sekadar piksel di layar, melanggar inti dari hukum humaniter internasional yang menekankan perlindungan terhadap mereka yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan. Tanpa kehadiran fisik dan tekanan situasi tempur yang langsung, proses klarifikasi target menjadi rentan terhadap bias dan kesalahan fatal.
- Prinsip Pembedahan (Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977): Kewajiban untuk membedakan kombatan dan objek militer dari warga sipil dan objek sipil. Teknologi sensor terbatas dan ketergantungan pada intelijen pihak ketiga pada operasi drone meningkatkan risiko gagal membedakan.
- Prinsip Proporsionalitas (Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I): Larangan melancarkan serangan yang dapat diperkirakan akan menyebabkan korban jiwa di kalangan penduduk sipil, cedera terhadap penduduk sipil, kerusakan terhadap benda-benda sipil, atau kombinasi daripadanya, yang berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan. Pengambilan keputusan dari jarak jauh mempersulit penilaian proporsionalitas yang akurat dan kontekstual.
Kekosongan Hukum Nasional: Inkubator Tindakan Sewenang-wenang
Sementara hukum internasional menyediakan norma, implementasi dan penegakannya bergantung pada kerangka hukum nasional. Di sinilah letak krisis utama: Indonesia tidak memiliki regulasi spesifik yang mengatur tata cara, protokol operasi, dan mekanisme pengawasan penggunaan sistem senjata mematikan berbasis teknologi militer canggih seperti drone bersenjata. Ketiadaan undang-undang ini menciptakan vacuum juridis yang berbahaya, mengubah setiap penggunaan kekuatan mematikan melalui drone menjadi wilayah abu-abu yang jauh dari prinsip negara hukum (rechtsstaat).
Tanpa payung hukum yang kuat, beberapa risiko kritis muncul: pertama, tidak adanya protokol baku untuk klarifikasi target dan pencegahan korban sipil. Kedua, ketiadaan mekanisme investigasi independen dan transparan untuk setiap insiden yang melibatkan korban sipil. Ketiga, tidak adanya jalur yang jelas untuk pertanggungjawaban hukum dan pemberian ganti rugi bagi korban atau keluarga korban. Situasi ini secara efektif melemahkan kedaulatan hukum dan membuka ruang bagi impunitas.
Oleh karena itu, wacana modernisasi pertahanan tidak boleh hanya berkutat pada keunggulan teknis, tetapi harus berakar pada konsolidasi kerangka normatif. Pemerintah bersama DPR memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk segera merancang undang-undang yang secara komprehensif mengatur penggunaan drone dan sistem otonom lainnya dalam operasi militer. Undang-undang tersebut harus menjamin transparansi, pengawasan parlemen yang bermakna, supremasi hukum humaniter internasional, serta mekanisme reparasi yang adil bagi korban. Tanpa langkah konkret ini, janji modernisasi hanya akan menjadi topeng bagi erosi etika perang dan penghormatan terhadap hak hidup.
Pertanyaan kritis terakhir yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: Apakah kita akan membiarkan kemajuan teknologi militer mengaburkan garis merah antara perang yang sah dan pembunuhan tanpa pertanggungjawaban? Dan hingga titik mana negara boleh mendelegasikan keputusan hidup-mati kepada mesin, sebelum kita kehilangan esensi kemanusiaan dan akuntabilitas yang menjadi fondasi dari hukum konflik bersenjata itu sendiri?
