Kebijakan 'pencegahan konflik' melalui pendekatan kekerasan yang diinisiasi negara bukanlah sekadar strategi keamanan yang kontroversial, tetapi sebuah cedera struktural pada fondasi state of law. Ketika negara menggunakan kekuatan koersif secara preventif, tanpa dasar hukum yang jelas dan di luar mekanisme peradilan yang accountable, ia telah menggantikan supremasi hukum dengan supremasi kekuasaan. Praktik ini mengubah esensi konflik dari persoalan yang harus diselesaikan melalui hukum dan dialog menjadi masalah teknis operasional, dengan kekerasan sebagai solusi satu-satunya. Pergeseran paradigma keamanan nasional ini—dari perlindungan berbasis hak menjadi kontrol berbasis represi—mengancam legitimasi negara dan martabat hukum itu sendiri.
State of Law dalam Cengkeraman Logika Keamanan Preventif
Analisis konstitusional dan hukum internasional menyingkap kerapuhan prinsip state of law saat berhadapan dengan dalih keamanan nasional yang preventif. Inti dari negara hukum adalah bahwa setiap penggunaan kekuatan negara harus memiliki landasan hukum yang sah (legal basis), proporsional, dan diperlukan (necessity). Kebijakan 'pencegahan konflik' yang mengandalkan kekerasan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip ini, menciptakan ruang gelap di mana aparatus negara bertindak sebagai hakim, juri, dan eksekutor sekaligus. Pelanggaran sistematis terhadap kerangka hukum dapat diidentifikasi dalam beberapa dimensi krusial:
- Pelanggaran Prinsip Legalitas: Tindakan preventif kerap menyasar individu atau kelompok berdasarkan dugaan atau potensi, bukan perbuatan pidana yang terbukti. Hal ini jelas melanggar asas nullum crimen, nulla poena sine lege, pondasi utama hukum pidana modern.
- Erosi Mekanisme Checks and Balances: Kebijakan yang dioperasikan di luar koridor hukum formal cenderung mengelak dari pengawasan legislatif dan yudisial. Ini melemahkan fungsi kontrol yang merupakan napas dari state of law.
- Konflik dengan Kewajiban HAM Internasional: Negara memiliki kewajiban positif untuk menghormati dan melindungi hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, sebagaimana dijamin Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Tindakan preventif yang sewenang-wenang berisiko tinggi melanggar kewajiban hukum internasional ini.
Etika Perang dan Kekerasan Negara: Ujian Necessity dan Humanity di Medan Konflik Internal
Meski secara tradisional diterapkan dalam konflik antarnegara, prinsip-prinsip etika perang menawarkan lensa moral yang tajam untuk menilai penggunaan kekerasan oleh negara terhadap warganya sendiri dalam konteks konflik internal atau pencegahan kerusuhan. Prinsip distinction (membedakan kombatan dan warga sipil), proportionality, dan necessity bukan hanya norma teknis, tetapi ekspresi dari martabat kemanusiaan yang universal. Pendekatan kekerasan preventif secara etis bermasalah karena:
- Mengaburkan Prinsip Distinction: Kebijakan ini berisiko memperlakukan seluruh komunitas di wilayah rawan sebagai ancaman homogen, alih-alih secara ketat membedakan dan melindungi warga sipil yang tidak terlibat. Ini merupakan reduksi manusia yang berbahaya.
- Mengorbankan Prinsip Proportionality: Kekuatan yang digunakan dalam aksi 'pencegahan' sering kali tidak sebanding dengan tingkat ancaman yang nyata dan mendesak, melampaui batas yang diizinkan baik oleh hukum domestik maupun norma kemanusiaan.
- Merosotkan Necessity Menjadi Praduga: Prinsip military necessity yang sah mensyaratkan adanya ancaman riil dan mendesak. Dalam logika pencegahan, necessity sering kali direduksi menjadi praduga atau ketakutan, membuka pintu bagi kekerasan yang arbitrer.
Lantas, di titik mana negara yang seharusnya menjadi penjaga hukum dan pelindung warga, berubah menjadi institusi yang justru mengikis pondasi hukumnya sendiri demi sebuah ilusi keamanan? Kebijakan kekerasan preventif bukan hanya soal efektivitas taktis, tetapi ujian fundamental terhadap komitmen sebuah bangsa pada state of law dan etika kekuasaan. Ketika alat-alat represi diberikan justifikasi atas nama keamanan nasional, bukankah kita sedang menyaksikan kematian perlahan dari martabat hukum yang seharusnya menjadi tameng terakhir bagi setiap warga negara dalam menghadapi potensi konflik? Pertanyaan ini tidak hanya menantang para pembuat kebijakan, tetapi juga menggugah kesadaran kritis setiap aktivis hukum untuk bersikap.
