Di tengah retorika keamanan yang kerap membungkus operasi militer, sebuah Analisis Kritis mengungkap bagaimana Pembatasan Akses Hukum secara de facto terhadap warga di Daerah Operasi Militer bukanlah sekadar kebijakan teknis, melainkan pengingkaran struktural terhadap martabat hukum. Praktik ini menjadikan hak fundamental atas keadilan—yang menjadi prinsip dasar negara hukum—sebagai korban pertama dalam kabut konflik.
Konstitusi Terbelenggu: Pelanggaran Terhadap Hak Fundamental dalam Pasal 28D UUD 1945
Ketegasan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945—yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk setiap orang—secara telak diabaikan. Kebijakan Pembatasan Aksas Hukum di wilayah konflik merupakan pelanggaran langsung terhadap norma konstitusi ini. Dalam perspektif etika negara, keadaan darurat, termasuk operasi militer, tidak boleh menjadi legitimasi untuk menangguhkan kewajiban konstitusional. Justru, negara memiliki due diligence obligation (kewajiban khusus) untuk memperkuat proteksi hukum dalam kondisi rentan. Norma-norma konstitusional yang digerus meliputi:
- Kepastian Hukum yang Adil Tanpa Diskriminasi: Penjaminan ini dilanggar dengan mendiskriminasi warga berdasarkan lokasi geografis dan status konflik.
- Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum: Pembatasan mobilitas pengacara dan intimidasi terhadap pemberi bantuan hukum merupakan amputasi terhadap hak untuk pembelaan diri.
- Jaminan Proses Hukum Berjalan: Komitmen terhadap prinsip negara hukum dan Hak Fundamental diuji justru ketika negara gagal memastikan proses hukum tetap berjalan dalam situasi operasi militer.
Paradoks Mematikan: Operasi Militer sebagai Instrumen Pelumpuhan Kerangka Hukum
Fenomena ini mengungkap paradoks yang membahayakan: negara menggunakan instrumen hukum—Daerah Operasi Militer—untuk melumpuhkan kerangka hukum itu sendiri. Analisis Kritis terhadap dinamika ini menunjukkan bahwa pembatasan bukan sekadar masalah prosedural, melainkan serangan terhadap substansi Konstitusi sebagai fondasi legalitas kekuasaan negara. Praktik ini menciptakan kondisi di mana warga sipil kehilangan mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban negara di depan hukum, sebuah keadaan yang bertentangan dengan jiwa negara hukum.
Etika perang modern, sebagaimana termaktub dalam Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip Hukum HAM, menempatkan perlindungan warga sipil dan akses mereka terhadap keadilan sebagai nilai non-derogable (tak dapat dikurangi). Pembatasan Akses Hukum justru menciptakan legal vacuum (ruang hampa hukum) yang mengundang kekerasan ekstralegal berkembang tanpa kontrol. Implikasi etis dari ruang hampa ini sangat mengancam legitimasi negara, menyebabkan erosi klaim moral negara sebagai penjaga Konstitusi dan menormalisasi kekerasan di luar koridor hukum.
Maka, pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis dan praktisi hukum adalah: hingga titik mana kita akan membiarkan instrumen keamanan menggerus fondasi negara hukum yang seharusnya dilindungi, dan bagaimana gerakan hukum dapat mengisi ruang hampa tersebut dengan advokasi yang berlandaskan pada keteguhan martabat hukum dan hak asasi manusia sebagai prinsip yang tak dapat ditawar?
