Wacana 'pertahanan total' yang mengemuka dalam diskursus keamanan nasional Indonesia bukan sekadar strategi militer, melainkan sebuah persimpangan jalan etis yang berpotensi mengikis batasan hukum humaniter internasional. Konsep ini, jika ditafsirkan secara ekspansif dan tanpa kendali normatif, berisiko melanggar prinsip pembedaan (principle of distinction) yang menjadi jantung Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Dalam kerangka hukum dan etika perang, setiap doktrin pertahanan yang mengaburkan garis antara kombatan dan penduduk sipil telah melangkah ke wilayah yang berbahaya, mengancam martabat hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam situasi konflik sekalipun.
Uji Materi Hukum Humaniter Internasional terhadap Doktrin Pertahanan Total
Analisis kritis terhadap konsep 'pertahanan total' harus dimulai dari pematokan bingkai hukum internasional yang mengikat. Hukum Humaniter Internasional (HHI), sebagaimana termaktub dalam Konvensi Jenewa, secara tegas mengatur batasan-batasan dalam peperangan. Doktrin yang menggerakkan seluruh elemen bangsa ke dalam medan 'pertahanan' berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip kunci seperti proporsionalitas dan pembatasan sarana perang. Implementasinya tanpa pedoman hukum yang jelas dapat mengakibatkan pelebaran definisi kombatan, yang pada gilirannya menghilangkan perlindungan dasar bagi warga sipil. Hal ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan forum internasional.
- Prinsip Pembedaan (Article 48, Protocol Additional I): Mengharuskan pihak yang bersengketa untuk selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara benda sipil dan objek militer.
- Prinsip Proporsionalitas: Melarang serangan yang diharapkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa sipil, luka-luka pada penduduk sipil, kerusakan benda sipil, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret yang diantisipasi.
- Kewajiban Pencegahan (Article 57, API): Memerintahkan pihak yang menyerang untuk melakukan segala tindakan pencegahan yang layak untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan kehilangan jiwa dan kerusakan sipil.
Dimensi Etika Perang dan Ancaman terhadap Martabat Hukum Nasional
Di luar ranah hukum positif, wacana 'pertahanan total' menghadapi ujian berat dari etika perang (*jus in bello*). Etika ini menekankan bahwa bahkan dalam keadaan perang sekalipun, terdapat norma-norma moral yang tidak boleh dilanggar, termasuk penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Mengubah pendekatan keamanan nasional menjadi doktrin yang bersifat totaliter dan mengaburkan status kewarganegaraan dengan status kombatan adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan diri, namun cara pertahanan tersebut harus tetap berada dalam koridor yang menghormati martabat manusia. Kebijakan pertahanan tanpa filter etika hanya akan menghasilkan keamanan yang rapuh, dibangun di atas penderitaan dan ketidakadilan.
Bagi Indonesia, yang memiliki komitmen terhadap Piagam PBB dan berbagai konvensi hak asasi manusia, mengadopsi konsep yang berpotensi represif terhadap masyarakat sipil adalah sebuah kemunduran. Martabat hukum suatu negara diukur bukan hanya dari kemampuannya menghalau ancaman, tetapi dari konsistensinya menjalankan hukum dan etika, baik dalam masa damai maupun dalam menghadapi kemungkinan konflik. Wacana 'pertahanan total' yang tidak dikritisi dapat menjadi pintu masuk bagi normalisasi pelanggaran hak asasi manusia atas nama keamanan, sebuah pola yang sering kali mendahului negara otoriter.
Lantas, pertanyaan etis yang harus dijawab oleh setiap perumus kebijakan dan aktivis hukum adalah: dapatkah keamanan nasional yang sejati dibangun dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar perlindungan manusia dan aturan main hukum internasional? Apakah kita bersedia membayar harga berupa erosi martabat hukum dan isolasi dari komunitas global demi sebuah doktrin yang belum teruji dan penuh risiko? Momentum ini menuntut ketegasan aktivis hukum untuk tidak hanya mengkritisi, tetapi juga merumuskan alternatif kebijakan pertahanan yang kuat secara strategis, namun taat asas terhadap hukum humaniter internasional dan berakar pada etika yang memanusiakan.
