Respons Indonesia terhadap krisis Rohingya yang diagungkan dalam narasi kemanusiaan heroik ternyata menyimpan kegagalan krusial dalam menegakkan martabat hukum di panggung internasional. Fokus pada penerimaan pengungsi dan dukungan verbal tanpa tekanan diplomatik konkret untuk akuntabilitas hukum di Myanmar, secara paradoks, mengorbankan prinsip keadilan bagi korban. Pertanyaan etis mendasar muncul: dapatkah soft diplomacy yang mengabaikan penuntutan hukum, dalam analisis yang mendalam, benar-benar memulihkan martabat manusia yang telah dilucuti secara sistematis?
Ambivalensi Diplomatik: Pengorbanan Imperatif Keadilan di Altar Kepentingan Politik
Analisis terhadap politik luar negeri Indonesia mengungkap pola berulang: prioritisasi diplomasi lunak mengalahkan penegakan hukum internasional yang tegas. Komitmen terhadap instrumen hukum seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memudar ketika berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan ekonomi bilateral dengan Myanmar. Respons negara ini secara sistematis gagal memenuhi beberapa imperatif hukum dan etika yang mendasar, yakni:
- Mendukung secara aktif dan vokal mekanisme penuntutan independen, seperti ICC atau Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM), sebagai jalur utama akuntabilitas.
- Mengadvokasi dengan tegas di forum multilateral untuk tuntutan reparasi dan restitusi bagi korban sebagai hak hukum, bukan sekadar bantuan amal (charity).
- Memaksimalkan instrumen hukum dalam diplomasi untuk menekan Myanmar memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida dan hukum humaniter internasional.
Fenomena ini bukan sekadar kesalahan taktis, melainkan dilema etis mendasar: apakah perlindungan martabat manusia dapat dipisahkan dari penuntutan hukum atas kejahatan yang secara langsung merusak martabat tersebut? Jawaban dari etika perang dan hukum humaniter internasional tegas: keduanya adalah pilar yang tak terpisahkan. Bantuan kemanusiaan tanpa pengejaran keadilan adalah respons yang cacat secara normatif.
Menguji Martabat Hukum Indonesia: Dari Kompas Moral ke Komitmen Legal yang Tegas
Martabat hukum suatu bangsa diukur bukan hanya oleh belas kasihnya (compassion), tetapi oleh ketegasan dan konsistensi komitmennya pada supremasi hukum (rule of law) dalam skala global. Sebagai negara dengan sejarah panjang perjuangan HAM, Indonesia memiliki beban moral lebih besar untuk mengubah pendekatannya dari respons parsial berbasis kemanusiaan menjadi kerangka holistik yang menempatkan keadilan sebagai inti. Etika dalam politik luar negeri menuntut transformasi konkret:
- Dari penerimaan pengungsi sebagai bentuk amal, ke advokasi yang gigih untuk hak-hak hukum mereka, termasuk hak untuk memperoleh keadilan dan reparasi.
- Dari pernyataan diplomatik yang lunak, ke penggunaan seluruh instrumen tekanan hukum dan politik yang tersedia untuk memaksa akuntabilitas.
- Dari menjadi penonton dalam proses hukum internasional, ke menjadi pelopor aktif yang mendorong penyelidikan dan penuntutan.
Dengan kata lain, legitimasi martabat hukum Indonesia di mata dunia akan terangkat jika mampu mengintegrasikan politik luar negerinya dengan prinsip-prinsip hukum secara konsisten, menjadikan penegakan hukum bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dari setiap kebijakan luar negerinya.
Pada akhirnya, krisis Rohingya bukan sekadar ujian kemanusiaan, tetapi lebih sebagai ujian etika dan konstitusi moral bangsa Indonesia di panggung global. Ketika negara memilih untuk bersikap lunak terhadap kejahatan internasional yang nyata, ia secara tidak langsung merendahkan martabat hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Pertanyaan kritis yang harus diajukan kepada para aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: sampai kapan kita akan membiarkan kesenjangan antara retorika HAM dan komitmen penegakan hukum ini terus menganga, sementara korban menanti keadilan yang tak kunjung datang?
