Kehadiran pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi di zona konflik internasional yang status hukumnya buram bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sebuah kegagalan struktural dalam menjunjung martabat hukum. Ketidakjelasan mandat dan landasan regulasi domestik yang mengatur penempatan personel militer di luar yurisdiksi nasional telah menciptakan kekosongan akuntabilitas yang berbahaya, menggerus prinsip kedaulatan serta membuka ruang potensial bagi inkonsistensi dengan kerangka hukum humaniter internasional. Praktik ini secara etis bermasalah karena menempatkan negara dalam posisi hipokrit—mengkampanyekan perdamaian global sambil berpotensi terlibat dalam operasi militer yang tidak jelas standar kepatuhannya.
Hollow Mandate: Kekosongan Hukum dan Potensi Pelanggaran IHL
Ketidakhadiran regulasi spesifik yang transparan dan mekanisme pengawasan parlemen terhadap keputusan pengiriman pasukan TNI ke wilayah konflik merupakan titik kritis pelanggaran prinsip rule of law. Dalam vakum hukum ini, beberapa risiko mendasar muncul terkait keselarasan dengan Hukum Humaniter Internasional (IHL). Ketidakjelasan status hukum personel TNI di lapangan—apakah sebagai penjaga perdamaian yang dimandatkan PBB, penasihat militer, atau entitas lain—secara langsung memengaruhi kewajiban dan standar perilaku yang berlaku bagi mereka.
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Tanpa kerangka operasi yang jelas dan SOP yang sesuai IHL, sulit menjamin penerapan prinsip mendasar yang membedakan kombatan dengan warga sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.
- Prinsip Proporsionalitas dan Pencegahan Penderitaan Berlebihan: Operasi yang tidak memiliki dasar mandat hukum yang kuat berisiko tinggi melanggar larangan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.
- Akuntabilitas dan Jurisdiksi: Ketiadaan mekanisme domestik untuk judicial review atau pengawasan independen menciptakan black box dalam hal pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran HAM atau IHL oleh personel di luar negeri, bertentangan dengan semangat kedaulatan hukum yang seharusnya menjangkau seluruh warga negara dan aparatnya.
Etika Kekuasaan yang Tertutup: Antara Diplomasi dan Militarisme Samar
Dari perspektif etika perang (jus ad bellum dan jus in bello), ketidaktransparanan ini merepresentasikan bentuk pengabaian terhadap prinsip dasar tata kelola demokratis dan akuntabilitas publik. Keputusan untuk mengerahkan unsur militer ke wilayah konflik yang berimplikasi pada risiko nyawa, kedaulatan negara lain, dan reputasi nasional seharusnya merupakan produk deliberasi demokratis yang terbuka, bukan kebijakan tertutup yang hanya melibatkan segelintir elite. Ketidakjelasan ini mengikis legitimasi moral Indonesia di panggung global dan mengabaikan prinsip-prinsip berikut:
- Kedaulatan Hukum Nasional: Negara hukum wajib memiliki landasan hukum yang jelas untuk setiap tindakan negara, terutama yang bersifat koersif seperti operasi militer. Tanpanya, negara melakukan kekerasan terinstitusional tanpa dasar legitimasi yang kuat.
- Etika Tanggung Jawab (Responsibility): Pemerintah memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan keselamatan personel TNI dan meminimalkan risiko mereka terlibat—secara langsung atau tidak langsung—dalam pelanggaran yang dapat dituntut di hadapan mahkamah internasional.
- Konsistensi Normatif: Indonesia, sebagai pihak dari berbagai konvensi HAM dan IHL, serta negara yang aktif menyuarakan penyelesaian damai konflik, secara etis wajib menjamin bahwa semua elemen kekuatan nasionalnya beroperasi selaras dengan norma-norma yang dikampanyekannya. Kegagalan ini adalah bentuk ethical contradiction yang parah.
Akhirnya, pertanyaan etis paling menggugah bagi komunitas aktivis hukum dan masyarakat sipil adalah: sampai kapan kita akan membiarkan narasi 'kepentingan strategis' atau 'dukung-mendukung' digunakan untuk membungkus praktik militer yang abu-abu, yang berpotensi menjerumuskan personel TNI ke dalam situasi pelanggaran hukum dan mereduksi martabat Indonesia menjadi negara dengan double standard? Menuntut transparansi dan kerangka hukum yang jelas bukanlah tindakan anti-patriotik, melainkan bentuk tertinggi dari tanggung jawab konstitusional untuk melindungi martabat bangsa dan integritas personel militer itu sendiri di mata hukum internasional.
