Di titik tertentu, batas antara kewenangan pertahanan dan keamanan domestik harus digariskan dengan tegas demi martabat hukum itu sendiri. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam urusan keamanan dalam negeri, yang sejatinya menjadi domain Polri, bukan hanya persoalan administratif belaka, melainkan sebuah pengikisan prinsip dasar negara hukum: proporsionalitas dan pemisahan fungsi. Kasus-kasus seperti Andrie Yunus dan penembakan anak di Sumut bukanlah insiden terisolasi, melainkan manifestasi dari sebuah pola di mana logika militeristik—dirancang untuk konfrontasi bersenjata—diterapkan pada ruang sipil, dengan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang hampir selalu mengikutinya.
Proporsionalitas: Saat Senjata Menjadi Berlebihan di Ruang Sipil
Prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional mensyaratkan bahwa penggunaan kekuatan harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak boleh menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Dalam konteks keamanan domestik, prinsip ini diterjemahkan menjadi kewajiban menggunakan pendekatan yang paling tidak represif terlebih dahulu. Militer, dengan pelatihan dan doktrinnya yang berfokus pada netralisasi ancaman bersenjata, secara struktural tidak dirancang untuk memenuhi tuntutan proporsionalitas ini dalam menghadapi kerumunan atau konflik sipil. Pergeseran peran ini menciptakan situasi berbahaya di mana:
- Kekerasan menjadi respons pertama, bukan pilihan terakhir.
- Standar akuntabilitas yang kabur akibat dualisme hukum (hukum militer vs hukum umum).
- Hak-hak sipil seperti hak hidup, hak atas keamanan pribadi, dan kebebasan berkumpul terancam oleh pendekatan yang secara esensi bersifat konfrontatif.
Lingkaran Impunitas: Ketika Hukum Militer Mengaburkan Keadilan
Ancaman terhadap hak sipil semakin diperparah oleh kerangka hukum yang usang dan tidak memadai. Undang-Undang Peradilan Militer, yang seharusnya menjamin keadilan, justru sering kali menjadi tameng bagi pelaku pelanggaran dari kalangan militer. Reformasi sektor keamanan yang mandek memperkuat lingkaran impunitas dengan cara:
- Menciptakan jurisdiksi yang terpisah dan sering kali lebih lunak bagi anggota militer.
- Menyulitkan proses hukum biasa untuk menjangkau pelanggaran HAM yang dilakukan dalam konteks keamanan domestik.
- Mengikis kepercayaan publik terhadap prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law).
Dari kacamata etika perang, prinsip pembedaan (distinction) yang mewajibkan pemisahan jelas antara kombatan dan warga sipil menjadi kabur saat militer beroperasi di ranah domestik. Logika perang tidak mengenal ruang netral; segala sesuatu yang bukan "kita" berpotensi dianggap ancaman. Memasukkan logika ini ke dalam tata kelola keamanan domestik adalah sebuah kesalahan filosofis dan yuridis yang mahal. Tugas mulia TNI adalah menjaga pertahanan nasional dari ancaman eksternal, sebuah fungsi yang memerlukan kesiapan dan mentalitas yang berbeda sama sekali dengan tugas memelihara ketertiban sipil.
Lantas, pertanyaan etis yang harus diajukan kepada para aktivis hukum dan perumus kebijakan adalah: sampai kapan kita akan mentolerir penyimpangan fungsi yang jelas-jelas mengorbankan hak sipil dan prinsip proporsionalitas demi alasan-alasan pragmatis semu? Apakah martabat hukum sebuah bangsa diukur dari ketangguhan militernya dalam menekan warganya sendiri, atau justru dari komitmennya untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia melalui institusi-institusi sipil yang berintegritas? Ketika garis antara pertahanan dan keamanan dalam negeri kian buram, yang terancam bukan hanya nyawa individu, tetapi fondasi negara hukum itu sendiri.
