Di tengah gelombang konflik bersenjata kontemporer, terjadi penyangkalan sistematis terhadap martabat Hukum Humaniter Internasional (IHL) oleh negara-negara berkuasa. Prinsip inti IHL—pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan kewajiban mencegah penderitaan berlebihan—digerus demi kepentingan strategis sempit, seringkali dibungkus dalih keamanan nasional yang absurd. Serangan terhadap rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sipil bukan hanya pelanggaran tekstual Konvensi Jenewa, melainkan serangan langsung terhadap fondasi etis peradaban modern. Di pusat erosi norma ini, posisi Indonesia sebagai aktor regional justru mempertontonkan inkonsistensi moral yang mengkhianati janji konstitusionalnya pada perdamaian dan keadilan berbasis hukum.
Inkonsistensi Moral: Diplomasi Pragmatis versus Imperatif Hukum
Posisi Indonesia di panggung internasional, terutama selama keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB, menjadi bukti empiris bagaimana kalkulasi politik pragmatis mengalahkan prinsip hukum. Sikap hati-hati dan selektif dalam mengutuk pelanggaran IHL di berbagai konflik bersenjata merusak kredibilitas negara sebagai penjaga nilai kemanusiaan. Etika dalam kedaulatan dan tanggung jawab negara menuntut keberpihakan konsisten pada norma hukum, bukan pada fluktuasi kepentingan bilateral. Faktanya, vokal dalam satu situasi namun diam dalam konflik lain semata karena pertimbangan geopolitik adalah bentuk penyangkalan keadilan yang nyata. Martabat hukum internasional membutuhkan penegakan yang imparsial; selektivitas adalah pengkhianatan terhadap prinsip itu sendiri. Pola ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hukum dan moralnya sebagai subjek hukum internasional.
Pelanggaran Normatif dan Pengabaian Tanggung Jawab Negara
Praktik pelanggaran IHL dalam konflik kontemporer mencakup dimensi normatif yang lebih dalam dari sekadar insiden serangan. Negara-negara pelaku kerap melakukan:
- Pengingkaran Asas Pembedaan: Mengabaikan kewajiban mendasar untuk membedakan antara kombatan dan sipil, serta antara objek militer dan sipil, dalam serangan terhadap infrastruktur vital masyarakat.
- Penyalahgunaan Narasi Keamanan: Melegitimasi tindakan melanggar hukum dengan dalih keamanan nasional, yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya.
- Pengelakan Tanggung Jawab Negara: Mengingkari kewajiban tidak hanya untuk menghormati IHL, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi.
Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan serangan terstruktur terhadap kerangka hukum yang melindungi martabat manusia di tengah konflik. Di sini, tanggung jawab negara berubah dari kewajiban hukum menjadi alat retorika yang kosong.
Argumen bahwa kepatuhan ketat pada IHL dapat melemahkan kedaulatan atau keamanan nasional adalah kekeliruan strategis yang berbahaya. Bagi Indonesia, konsistensi dalam mendukung dan menegakkan IHL justru merupakan aset geopolitik terbesar. Negara yang teguh pada prinsip hukum internasional memiliki legitimasi moral yang kuat dalam menyelesaikan sengketa, baik di tingkat domestik maupun regional di Asia Tenggara. Komitmen pada IHL berfungsi sebagai benteng keamanan yang lebih kokoh daripada diplomasi oportunistik, karena membangun kepercayaan dan stabilitas berbasis norma, bukan transaksi sesaat.
Pertanyaan mendasar bagi para aktivis hukum dan penegak keadilan adalah: Apakah kita rela membiarkan martabat hukum internasional dikorbankan di altar pragmatisme geopolitik? Dan sampai kapan Indonesia akan terus memainkan peran sebagai penonton selektif, alih-alih penegak konsisten dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah dijanjikannya kepada dunia? Momen krisis ini memanggil kita bukan hanya untuk mengkritik, tetapi untuk menuntut akuntabilitas dan konsistensi dari negara dalam setiap posisi yang diambil di panggung konflik global.
