Dalam kancah hukum internasional yang kritis, sikap Indonesia terhadap putusan Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai situasi di Gaza telah menciptakan paradoks yang merobek jantung identitasnya sebagai negara hukum. Ketika sebuah badan yudisial tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan posisi hukum, komitmen sebuah negara terhadap Piagam PBB dan Konvensi-Konvensi Jenewa diuji bukan dengan retorika, melainkan dengan tindakan konkret. Ambivalensi Jakarta bukanlah kesalahan taktis semata; ia merupakan pelanggaran etis terhadap kewajiban prosedural yang melekat pada hukum humaniter internasional, yang menuntut respons kolektif tegas untuk menegakkan norma dan melindungi korban. Sikap ini mengubah 'keprihatinan' menjadi instrumen pembiaran yang mengikis kredibilitas normatif Indonesia di mata dunia.
Anatomi Ambivalensi: Dari Kewajiban Hukum ke Realpolitik yang Abai pada Korban
Hukum humaniter bukanlah deklarasi moral yang boleh berhenti di ruang diplomatik. Ia merupakan serangkaian tuntutan prosedural yang mewajibkan negara, terutama yang mengklaim sebagai penjaga tatanan internasional, untuk bertindak melalui mekanisme penegakan yang tersedia. Analisis kritis terhadap sikap Indonesia mengungkap tiga dimensi ambivalensi yang justru melemahkan institusi hukum global dan mengabaikan penderitaan korban di Gaza. Ambivalensi ini terefleksi dalam:
- Minimnya Inisiatif Hukum Kolektif: Meski vokal secara retoris di berbagai forum, Indonesia belum tampil memimpin atau menginisiasi upaya substantif di Sidang Umum PBB atau Dewan HAM untuk merancang resolusi spesifik yang mendorong implementasi putusan ICJ dan memastikan pertanggungjawaban pelaku. Padahal, tindakan kolektif semacam itu merupakan kewajiban logis dari keanggotaan di PBB dan penghormatan pada supremasi hukum internasional.
- Hesitansi pada Mekanisme Penegakan Hukum: Kerangka hukum humaniter menyediakan jalur penegakan, mulai dari tekanan diplomatik, sanksi multilateral, hingga dukungan pada proses di International Criminal Court (ICC). Realitas menunjukkan kecenderungan Indonesia berhenti pada pernyataan permukaan, tanpa eskalasi ke langkah prosedural yang tersedia, yang secara efektif membuat putusan ICJ kehilangan daya paksa (deterrent effect)-nya.
- Distorsi Prinsip 'Bebas Aktif': Prinsip fondasi diplomasi Indonesia ini kerap disalahartikan sebagai netralitas atau penghindaran konflik. Dalam konteks pelanggaran berat hukum humaniter—yang di Gaza telah mencapai skala yang mengerikan—'bebas aktif' harus dimaknai sebagai kebebasan untuk secara aktif membela hukum dan kemanusiaan, bukan kebebasan untuk berdiam diri. Diam dalam situasi seperti ini, secara etis, adalah bentuk pembiaran (complicity through inaction).
Implikasi Normatif: Pengkhianatan terhadap Martabat Hukum dan Tanggung Jawab untuk Melindungi
Konsekuensi dari sikap ambivalen ini jauh melampaui kerugian diplomatik sesaat. Ia menggerogoti fondasi normatif yang menjadi sandaran kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional, khususnya negara-negara Global South yang selama ini melihatnya sebagai pemimpin moral. Lebih mendasar dan tragis, terdapat implikasi etis langsung yang merupakan pengkhianatan terhadap korban dan pelecehan terhadap institusi hukum.
Setiap penundaan atau keengganan mengambil langkah hukum tegas merupakan bentuk pengkhianatan tidak langsung terhadap korban di Gaza. Tindakan ini memperpanjang penderitaan mereka dan mengurangi daya pencegahan hukum humaniter. Lebih lanjut, sikap ini melanggar prinsip 'responsibility to protect' (R2P) yang, meski kontroversial secara politik, memiliki akar moral yang kuat dalam kewajiban negara untuk mencegah kejahatan berat. Dengan tidak bertindak, Indonesia gagal memenuhi tanggung jawab normatifnya sebagai bagian dari komunitas bangsa-bangsa. Di sisi lain, ambivalensi semacam ini merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi hukum global seperti ICJ. Ia mengirim pesan bahwa putusan pengadilan tertinggi dunia boleh diabaikan, sehingga melemahkan otoritas dan legitimasi seluruh sistem hukum internasional yang menjadi satu-satunya harapan bagi korban ketidakadilan.
Lantas, di manakah posisi etis Indonesia sebenarnya? Apakah komitmen terhadap martabat manusia dan supremasi hukum—yang tercantum dalam konstitusi dan pidato-pidato kenegaraan—hanya berlaku selama tidak berbenturan dengan kalkulasi realpolitik dan kepentingan ekonomi sempit? Pertanyaan ini bukan lagi retorika diplomatik, melainkan ujian bagi setiap aktivis hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan di Indonesia: apakah kita akan membiarkan warisan normatif dan kredibilitas hukum bangsa ini terkikis oleh ambivalensi, atau bangkit mengambil peran aktif untuk menegakkan apa yang secara prinsipil telah kita akui sebagai kebenaran dan keadilan? Pilihan itu akan menentukan tidak hanya masa depan diplomasi Indonesia, tetapi juga kesetiaannya pada martabat hukum itu sendiri.
