Pada saat pemerintah Indonesia mewartakan komitmen untuk menyelamatkan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh Israel, hal ini tidak boleh hanya dipandang sebagai janji politik biasa. Pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengenai tanggung jawab negara atas keselamatan mereka merupakan mandat konstitusional yang bersandar pada Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menjamin perlindungan setiap warga negara dari perlakuan apa pun yang merendahkan martabat manusia. Namun, dalam konteks konflik Gaza yang kompleks, pernyataan tersebut berhadapan dengan realitas yang keras: ketiadaan hubungan diplomatik formal dengan Israel dan pola tindakan aktor negara dalam konflik yang sering kali mengabaikan norma hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan individu dalam situasi perang. Penerapan hukum internasional dan diplomasi Indonesia diuji di medan yang paling sulit.
Hukum Humaniter Internasional sebagai Batas Minimum Tanggung Jawab Negara
Dalam situasi konflik seperti ini, tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan kepada WNI harus beroperasi pada dua ranah: internal dan eksternal. Secara internal, negara wajib mengerahkan seluruh instrumen hukum dan diplomasi yang ada. Namun, ranah yang lebih kritis adalah eksternal, yaitu memastikan bahwa pihak penahan—Israel dalam kasus ini—menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Prinsip ini menjadi batas minimum yang harus dijamin oleh setiap negara yang mengklaim diri sebagai bagian dari komunitas internasional yang beradab. Israel, sebagai pihak yang memiliki kontrol territorial di Gaza, memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk memperlakukan setiap individu, termasuk mereka yang ditangkap, dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia, tidak melakukan penyiksaan, dan memberikan akses kepada perwakilan diplomatik atau organisasi independen seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Inilah dimensi normatif dari tanggung jawab negara yang harus diperjuangkan hingga ke forum-forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, jika perlu, Mahkamah Internasional.
Impunitas dalam Konflik Asimetris: Tantangan Diplomasi Indonesia
Janji bahwa ‘negara pasti hadir’ bagi WNI terdengar heroik, namun harus dihadapkan pada kenyataan bahwa konflik di Gaza adalah konflik asimetris. Dalam konflik seperti ini, aktor negara yang memiliki kekuatan dominan sering kali merasa memiliki ruang untuk mengabaikan norma internasional dengan alasan ‘keamanan nasional’. Fenomena impunitas—keadaan di mana pelaku pelanggaran tidak dihukum—menjadi tantangan utama bagi diplomasi Indonesia. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: sejauh mana instrumen hukum dan diplomasi Indonesia mampu menembus tembok impunitas ini? Upaya koordinasi antar kementerian di Jakarta adalah langkah pertama, tetapi langkah tersebut tidak akan efektif tanpa tekanan hukum internasional yang konkret. Diplomasi Indonesia harus mampu mentransformasikan komitmen internal menjadi argumen hukum yang kuat di fora multilateral, dengan mengutip instrumen seperti Statuta Roma atau yurisprudensi dari Mahkamah Internasional untuk kejahatan serius.
- Pertama, negara harus mendasarkan setiap tindakan diplomasinya pada hukum internasional yang berlaku, termasuk Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang.
- Kedua, upaya harus mencakup mobilisasi dukungan dari negara-negara lain dan organisasi internasional untuk membentuk tekanan kolektif terhadap Israel.
- Ketiga, penggunaan jalur hukum melalui badan-badan internasional seperti PBB atau pengadilan internasional harus dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi perlindungan WNI yang komprehensif.
Tanpa langkah-langkah ini, janji pemerintah hanya akan menjadi retorika yang mengambang, tidak memiliki pijakan nyata dalam realitas hukum internasional yang sering kali didominasi oleh politik kekuasaan.
Komitmen negara untuk menyelamatkan 9 WNI yang ditangkap Israel tidak boleh berhenti pada tataran retorika. Ini adalah tugas hukum dan etika yang mendesak. Apakah Indonesia hanya akan bergantung pada jalur diplomasi bilateral yang terbatas, atau akan mengambil langkah lebih progresif dengan mengangkat kasus ini ke tingkat internasional sebagai contoh pelanggaran hukum humaniter? Pertanyaan ini tidak hanya menyangkut keselamatan 9 individu, tetapi juga tentang komitmen Indonesia terhadap martabat hukum internasional dan perlindungan warga negara di mana pun mereka berada, terutama dalam zona konflik yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.
