Rabu, 12 Agustus 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM INTERNASIONAL
544 artikel ditemukan
Kemlu: Tidak Ada Ruang bagi Kejahatan Perang di Bawah Pemerintahan Prabowo
HUKUM INTERNASIONAL
Kemlu: Tidak Ada Ruang bagi Kejahatan Perang di Bawah Pemerintahan Prabowo
Pernyataan Kementerian Luar Negeri menolak kejahatan perang di era Prabowo adalah komitmen normatif awal yang harus dibuktikan dengan aksi strategis mendorong i...
11 Juli 2026
Amnesty International: Pengerahan TNI dalam Kasus Jampidsus Cederaikan Supremasi Sipil dan HAM
HUKUM INTERNASIONAL
Amnesty International: Pengerahan TNI dalam Kasus Jampidsus Cederaikan Supremasi Sipil dan HAM
Pengerahan militer dalam proses hukum Jampidsus mengindikasikan pengikisan serius terhadap supremasi sipil dan hukum, melanggar prinsip pemisahan peran. Amnesty...
11 Juli 2026
Sengketa Laut China Selatan: Posisi Hukum Indonesia dan Imperatif Diplomasi Berbasis Hukum
HUKUM INTERNASIONAL
Sengketa Laut China Selatan: Posisi Hukum Indonesia dan Imperatif Diplomasi Berbasis Hukum
Ketegangan di Laut China Selatan menguji komitmen etis Indonesia dalam menegakkan kedaulatannya berdasarkan UNCLOS. Klaim hukum harus diwujudkan melalui diploma...
11 Juli 2026
Sengketa Batas Maritim di Laut China Selatan: Perspektif Hukum Internasional dan Kepentingan Keamanan Nasional Indonesia
HUKUM INTERNASIONAL
Sengketa Batas Maritim di Laut China Selatan: Perspektif Hukum Internasional dan Kepentingan Keamanan Nasional Indonesia
Sengketa batas maritim di Laut China Selatan merupakan ujian martabat bagi UNCLOS 1982, di mana klaim Tiongkok di ZEE Indonesia telah dinyatakan tanpa dasar huk...
10 Juli 2026
Indonesia dan Dilema Etika dalam Ekspor Senjata: Antara Keuntungan Ekonomi dan Tanggung Jawab Hukum Internasional
HUKUM INTERNASIONAL
Indonesia dan Dilema Etika dalam Ekspor Senjata: Antara Keuntungan Ekonomi dan Tanggung Jawab Hukum Internasional
Indonesia telah mengikat diri pada kewajiban due diligence melalui ratifikasi Treaty on the Arms Trade (ATT), namun praktik ekspor senjata lebih mengutamakan ke...
10 Juli 2026
Analisis: Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Kontemporer dan Posisi Indonesia
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis: Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Kontemporer dan Posisi Indonesia
Praktik pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (IHL) oleh negara-negara kuat dalam konflik bersenjata kontemporer telah menggerus martabat hukum dan prinsip...
10 Juli 2026
Sengketa Laut China Selatan: Analisis Hukum Laut vs Realpolitik dalam Posisi Diplomasi Indonesia
HUKUM INTERNASIONAL
Sengketa Laut China Selatan: Analisis Hukum Laut vs Realpolitik dalam Posisi Diplomasi Indonesia
Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan kembali menguji konsistensi Indonesia dalam menjadikan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, sebagai pijakan uta...
10 Juli 2026
Desakan Komisi HAM PBB soal Investigasi Independen Pelanggaran HAM di Gaza dan Sudan: Ujian Martabat Hukum Indonesia
HUKUM INTERNASIONAL
Desakan Komisi HAM PBB soal Investigasi Independen Pelanggaran HAM di Gaza dan Sudan: Ujian Martabat Hukum Indonesia
Desakan Komisi HAM PBB untuk investigasi independen di Gaza dan Sudan adalah ujian martabat hukum bagi Indonesia. Sikap ambivalen pemerintah mengindikasikan sub...
09 Juli 2026
Mendorong Ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir: Pertaruhan Moral Indonesia di Kancah Global
HUKUM INTERNASIONAL
Mendorong Ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir: Pertaruhan Moral Indonesia di Kancah Global
Indonesia, sebagai negara yang secara historis vokal mendukung zona bebas nuklir, kini dihadapkan pada ujian moral dengan belum juga meratifikasi Traktat Pelara...
09 Juli 2026
Kritik Pakar: Revisi UU TNI Abaikan Prinsip Proporsionalitas dalam Operasi Perang
HUKUM INTERNASIONAL
Kritik Pakar: Revisi UU TNI Abaikan Prinsip Proporsionalitas dalam Operasi Perang
Rancangan revisi UU TNI dinilai masih mengabaikan prinsip proporsionalitas dan pembedaan dari hukum humaniter internasional, dengan ketidakjelasan parameter 'ke...
09 Juli 2026
Analisis Komprehensif terhadap Penerapan Hukum Humaniter dalam Konflik Batas Negara 'X'
HUKUM INTERNASIONAL
Analisis Komprehensif terhadap Penerapan Hukum Humaniter dalam Konflik Batas Negara 'X'
Konflik perbatasan negara 'X' memaparkan indikasi pelanggaran serius terhadap prinsip inti Hukum Humaniter Internasional, khususnya pembedaan dan proporsionalit...
09 Juli 2026
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Situasi Papua ke Komisi Tinggi HAM PBB, Soroti Pelanggaran Prinsip Perlindungan
HUKUM INTERNASIONAL
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Situasi Papua ke Komisi Tinggi HAM PBB, Soroti Pelanggaran Prinsip Perlindungan
Laporan masyarakat sipil ke Komisi Tinggi HAM PBB mengungkap pelanggaran sistematis terhadap prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan dalam konflik P...
08 Juli 2026