Rencana latihan militer bersama dengan negara-negara besar di kawasan kembali membuka luka lama dalam hubungan antara kepentingan strategis dan kedaulatan hukum Indonesia. Di balik aliansi pertahanan yang diklaim sebagai langkah memperkuat keamanan nasional, tersembunyi ancaman serius berupa pembentukan 'enklave hukum' di wilayah yurisdiksi Indonesia. Klausul imunitas bagi personel asing yang sering diselipkan dalam perjanjian kerjasama pertahanan menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara kita rela mengorbankan prinsip supremasi hukum demi kepentingan geopolitik? Ini bukan sekadar soal teknis perjanjian, melainkan ujian atas martabat hukum dan kedaulatan yang dijamin konstitusi.
Analisis Hukum: Imunitas dan Ancaman Enklave Hukum
Kritik utama terhadap latihan militer bersama bukanlah pada aspek operasionalnya, melainkan pada klausul-klausul yang secara sistematis melemahkan yurisdiksi hukum nasional. Beberapa poin kritis yang perlu disorot antara lain:
- Imunitas personel asing: Ketentuan yang memberikan kekebalan hukum bagi tentara asing saat berada di Indonesia, bahkan untuk tindakan yang melanggar hukum pidana nasional, menciptakan ketidaksetaraan di hadapan hukum.
- Penggunaan fasilitas nasional: Akses tanpa batas ke pangkalan militer, pelabuhan, dan infrastruktur pertahanan Indonesia tanpa pengawasan ketat membuka celah bagi pelanggaran kedaulatan.
- Kerahasiaan perjanjian: Banyak perjanjian kerjasama pertahanan tidak sepenuhnya transparan kepada publik dan parlemen, mengabaikan prinsip akuntabilitas dalam negara hukum.
Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai 'enklave hukum'—wilayah di mana hukum Indonesia tidak berlaku penuh. Padahal, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Setiap perjanjian internasional yang merugikan yurisdiksi nasional bertentangan dengan semangat reformasi hukum yang mengedepankan supremasi hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Etika Hubungan Internasional dan Martabat Hukum
Dari perspektif etika hubungan internasional dan etika perang, kerjasama pertahanan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan hukum. Negara-negara besar seringkali menggunakan dalih kepentingan strategis global untuk memaksakan klausul yang menguntungkan pihak mereka, namun hal ini justru merusak fondasi hukum yang menjadi dasar kepercayaan dalam aliansi. Martabat hukum Indonesia tidak boleh dikorbankan demi keamanan yang semu. Sebaliknya, keamanan nasional yang berkelanjutan hanya dapat dibangun jika kebijakan pertahanan dan luar negeri berjalan selaras dengan konsistensi penegakan hukum di dalam negeri. Pengawasan parlemen dan partisipasi masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan setiap latihan militer bersama tidak hanya memenuhi kepentingan strategis, tetapi juga menghormati kedaulatan hukum dan hak-hak warga negara.
Pertanyaan etis yang kini menggema di kalangan aktivis hukum dan praktisi pertahanan: Apakah bangsa ini rela meletakkan prinsip kedaulatan hukum di bawah meja perundingan demi sekadar aliansi militer yang belum tentu menjamin keamanan jangka panjang? Tidak ada kata terlambat untuk menuntut transparansi, meninjau ulang klausul-klausul berbahaya dalam perjanjian kerjasama pertahanan, dan menegaskan kembali bahwa di atas kepentingan strategis, martabat hukum Indonesia harus tetap berdiri tegak. Aktivis hukum punya peran sentral untuk mendorong perubahan ini—dengan mengawal setiap langkah negosiasi dan mengedukasi publik tentang risiko laten di balik setiap latihan militer bersama.
