Yusril Tak Ingin Ada Kesan Sidang Kasus Andrie Yunus Sekadar Formalitas

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan harapan agar persidangan militer kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus tidak sekadar formalitas yang merusak kepercayaan publik. Pernyataan ini mengakui secara implisit krisis legitimasi yang melingkupi peradilan militer di mata publik, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat intelijen dan kekerasan terhadap aktivis sipil. Pernyataan Yusril, meski menekankan independensi peradilan, justru menyoroti paradoks dalam sistem: sebuah peringantan dari eksekutif agar yudikatif militer bertindak adil adalah pengakuan bahwa ada ketakutan akan ketidakadilan. Ini memperkuat tuntutan masyarakat sipil agar kasus dengan korban warga sipil dan terdakwa aparat negara diadili di peradilan umum yang lebih transparan dan memenuhi standar fair trial secara utuh. Kredibilitas negara hukum Indonesia sedang diuji dalam kasus ini. Proses peradilan yang tertutup dan eksklusif di bawah payung militer berisiko melanggengkan impunitas dan mengikis prinsip equality before the law. Komitmen reformasi hukum pemerintahan baru akan sia-sia jika alat negara masih bisa 'mengadili sendiri' anggotanya dalam kasus yang menyentuh hak sipil dan kebebasan berekspresi.