Pemeriksaan polisi terhadap komisioner KPU dan Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas Pemilu bukan sekadar rutinitas penegakan hukum, melainkan sebuah pelanggaran etika konstitusional yang menggerus martabat hukum. Ketika aparat eksekutif berwenang mengusut keputusan teknis lembaga independen—tanpa indikasi tindak pidana murni yang terpisah dari fungsi penyelenggaraan Pemilu—negara hukum bergeser menuju otoritarianisme prosedural. Netralitas, sebagai prinsip inti yang menjamin Pemilu bebas dan adil, justru dikriminalisasi sehingga merusak mekanisme checks and balances yang diatur Undang-Undang Pemilu dan konstitusi.
Kriminalisasi Teknis: Serangan Terhadap Independensi Konstitusional
Independensi KPU dan Bawaslu bukanlah hak istimewa, melainkan kewajiban konstitusional yang menjamin kedaulatan rakyat. Penggunaan aparatus hukum pidana untuk mengawasi atau mendisiplinkan keputusan teknis kedua lembaga ini melanggar prinsip dasar negara hukum:
- Pelanggaran Prinsip Non-Intervensi Eksekutif: Kepolisian sebagai bagian eksekutif tidak memiliki legitimasi untuk menginvestigasi fungsi teknis lembaga independen tanpa indikasi tindak pidana korupsi atau pemalsuan dokumen yang terpisah dari proses Pemilu.
- Penciptaan Chilling Effect: Komisioner akan bekerja dalam atmosfer ketakutan politik, bukan kebebasan profesional yang dijamin UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Distorsi Mekanisme Hukum yang Tersedia:
Pelanggaran netralitas seharusnya diadukan melalui mekanisme internal Bawaslu dan proses hukum administratif, bukan melalui jerat pidana yang bernuansa politis. Intervensi ini menunjukkan ketiadaan pemahaman atau penghormatan terhadap hierarki norma hukum dan etika administrasi negara.
Etika Perang Hukum: Ketika Aparat Negara Menjadi Senjata Politik
Dalam kerangka etika perang, penggunaan aparat penegak hukum untuk menekan lembaga independen merupakan pelanggaran prinsip proporsionalitas dan diskriminasi. Hukum berubah dari pedang keadilan menjadi senjata politik untuk menundukkan institusi penyeimbang kekuasaan. Pemeriksaan ini bukan investigasi murni, melainkan maneuver taktis yang:
- Mengancam imparsialitas demokrasi dengan menjadikan proses Pemilu sebagai medan konflik kekuasaan.
- Menggeser kedaulatan rakyat dari arena pemungutan suara ke ruang interogasi kepolisian.
- Merusak kredibilitas sistemik demokrasi dengan mengaburkan batas antara penegakan hukum dan represi politik.
Metafora perang hukum ini relevan karena serangan terhadap independensi Pemilu adalah serangan terhadap jantung demokrasi itu sendiri—sebuah tindakan tanpa legitimasi moral maupun hukum dalam tata negara beradab. Prinsip jus in bello (hukum dalam perang) mengamanatkan pembedaan antara kombatan dan non-kombatan; namun dalam kasus ini, lembaga netral justru dijadikan target.
Implikasi dari kriminalisasi netralitas ini bersifat struktural dan jangka panjang. Kepercayaan publik terhadap proses Pemilu akan terkikis ketika masyarakat melihat aparat negara berpotensi digunakan untuk menekan penyelenggara yang independen. Lebih fatal lagi, ini menciptakan preseden berbahaya bahwa setiap sengketa teknis Pemilu dapat diekskalasi menjadi perkara pidana—sesuatu yang bertentangan dengan semangat Pasal 22E UUD 1945 yang menjamin Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan etis yang harus diajukan kepada para aktivis hukum: apakah kita akan berdiam diri menyaksikan martabat hukum diinjak-injak demi kepentingan kekuasaan, atau mengambil sikap tegas mempertahankan independensi Pemilu sebagai benteng terakhir demokrasi?
