Kemajuan teknologi perang otomatis kembali diuji batas etika dan hukumnya. Pengujian operasional drone 'swarming' oleh TNI AU bukan sekadar lompatan kemiliteran, melainkan sebuah eksperimen berbahaya yang mengaburkan tanggung jawab manusia dalam konflik bersenjata. Ketika puluhan drone otonom dikendalikan oleh satu algoritma, prinsip mendasar hukum humaniter internasional—seperti pembedaan dan proporsionalitas—terancam menjadi kode program yang rentan bias dan kegagalan.
Akuntabilitas Hukum dalam Kabur: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Inti polemik etika dan hukum dari drone swarming terletak pada krisis akuntabilitas. Hukum Internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI), menegaskan prinsip tanggung jawab komando. Namun, teknologi ini secara fundamental menggeser locus of accountability dari komandan manusia ke sistem teknologi yang otonom. Pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah:
- Siapa yang secara hukum bertanggung jawab jika sebuah algoritma drone secara keliru mengidentifikasi konvoi ambulans atau permukiman sipil sebagai target militer yang sah?
- Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan ketika kesalahan bersumber pada logika mesin atau kegagalan perangkat lunak?
- Apakah TNI, sebagai institusi negara, dapat secara sah mendelegasikan keputusan mengenai hidup-mati dalam perang kepada entitas non-manusia?
Etika Perang dan Erosi 'Meaningful Human Control'
Melampaui persoalan hukum positif, penggunaan teknologi perang otomatis seperti swarming drone menyentuh dimensi etika perang yang lebih dalam. Delegasi otoritas mematikan kepada mesin pada hakikatnya merupakan perendahan terhadap martabat kemanusiaan dan prinsip kendali manusia yang bermakna (meaningful human control). Perang bukanlah urusan teknis semata, melainkan ranah keputusan moral yang memerlukan pertimbangan, penilaian situasional, dan—pada akhirnya—rasa tanggung jawab personal. Teknologi swarming, yang dirancang untuk efisiensi dan kecepatan tempur, secara inherent mengaburkan dimensi moral ini. Audit etika yang ketat dan transparan harus menjadi prasyarat mutlak sebelum teknologi semacam ini dioperasionalkan. Tanpa itu, kita hanya menciptakan mesin pembunuh yang lepas dari pertimbangan rasa kemanusiaan, yang bertentangan dengan jus in bello (hukum dalam perang).
Desakan kepada Pemerintah dan DPR untuk segera merancang undang-undang yang secara eksplisit mengatur batasan, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan teknologi persenjataan otonom bukanlah sekadar rekomendasi, melainkan kewajiban konstitusional dan moral. Hukum nasional harus menjadi batu uji pertama yang menjamin bahwa setiap perkembangan kemampuan tempur TNI AU tunduk pada prinsip-prinsip universal perlindungan warga sipil dan martabat manusia dalam konflik. Tanpa payung hukum yang kuat dan berperspektif hak asasi manusia, kemajuan teknologi hanya akan menjadi ancaman bagi tatanan hukum internasional yang telah dibangun dengan susah payah pasca Perang Dunia II.
Pertanyaan terakhir yang menggantung bagi setiap aktivis hukum dan pembela HAM adalah: Apakah kita, sebagai bangsa, rela mempertaruhkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan rule of law demi ilusi keamanan yang diberikan oleh mesin otonom? Ataukah kita akan bersikap kritis dan menuntut bahwa setiap senjata, secanggih apapun, harus tetap berada di bawah kendali dan pertanggungjawaban moral manusia yang utuh? Masa depan etika perang di Indonesia mungkin sedang ditentukan oleh bagaimana kita menyikapi uji coba drone swarming ini.
