Badan nasional hak asasi manusia Indonesia, dengan mandat konstitusional, terpaksa mengingatkan institusi militer mengenai pilar hukum humaniter internasional yang paling mendasar. Dalam surat resmi kepada Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa insiden berdarah di Kampung Kembru, Puncak, yang menewaskan 12 warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan, bukan sekadar tragedi kesalahan prosedur, melainkan sebuah pelanggaran prinsip pembedaan dan proporsionalitas yang diamanatkan oleh hukum perang. Pernyataan tersebut bukan sekadar reaksi emosional, melainkan penegasan sederhana dari Komitmen Indonesia terhadap Geneva Conventions dan hukum humaniter internasional, yang sejenak sirna oleh logika Operasi Militer kontra-guerilla. Kematian non-kombatan dalam konteks Papua ini memaksa kita bertanya: di manakah batas security operations berakhir dan widespread violations dimulai?
Gelapnya Prinsip Dasar: Distinction, Proportionality, dan Kewajiban Precaution
Inti etika dan hukum perang modern terletak pada tiga prinsip inti: pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan pencegahan (precaution). Kasus Papua ini menyentuh ketiganya secara simultan. Prinsip pembedaan mengharuskan pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil serta objek sipil. Fakta bahwa korban berasal dari kelompok rentan—anak-anak dan perempuan—di sebuah kampung, adalah indikator kuat kegagalan prinsip ini. Lebih jauh, hukum humaniter internasional, khususnya Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa, menegaskan kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan tersebut.
- Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949: Menetapkan kewajiban mendasar untuk selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan.
- Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I: Melarang serangan yang dapat diperkirakan akan menyebabkan korban sipil yang berlebihan (excessive) dibandingkan dengan keuntungan militer langsung dan konkret yang diharapkan. Ini adalah jantung prinsip proporsionalitas. Kematian 12 warga sipil jelas harus diukur dengan pertanyaan: apa keuntungan militer konkret dari aksi tersebut yang dapat membenarkan korban sedemikian?
- Pasal 57 Protokol Tambahan I: Mengatur kewajiban pencegahan (precaution), yang mencakup verifikasi target, pemilihan cara dan metode serangan untuk meminimalkan korban sipil, serta pembatalan serangan jika ternyata targetnya adalah sipil atau akan menyebabkan korban berlebihan. Kegagalan prosedural yang disorot Komnas HAM merujuk langsung pada pelanggaran kewajiban ini.
Ketika prinsip-prinsip ini dilanggar, maka insiden tidak lagi disebut collateral damage, melainkan berpotensi menjadi kejahatan perang (war crimes) sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma (Rome Statute) 1998.
Budaya Impunitas vs. Martabat Hukum: Sebuah Paradoks Nasional
Desakan Komnas HAM menguak borok lama dalam penegakan hukum di wilayah konflik: budaya impunitas. Kecenderungan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dalam kerangka internal military justice, tanpa proses peradilan pidana yang independen dan transparan, telah lama mengikis kredibilitas negara sebagai penegak hukum. Kasus Puncak ini menjadi ujian nyata bagi janji reformasi TNI dan komitmen pemerintah Indonesia terhadap supremasi hukum.Martabat hukum tidak boleh berkompromi dengan alasan keamanan nasional yang sempit. Penegakan hukum yang profesional dan transparan, sebagaimana dituntut oleh Komnas HAM, bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum (legal obligation) negara. Tanpa itu, siklus kekerasan dan ketidakpercayaan publik akan terus berlanjut, meracuni fondasi demokrasi Indonesia dan memperburuk situasi Papua.
Implikasi etisnya lebih dalam lagi. Setiap nyawa sipil yang melayang dalam konflik adalah kegagalan moral kolektif. Mengorbankan prinsip Hukum Humaniter di atas meja operasi militer adalah pengkhianatan terhadap peradaban hukum yang dibangun susah payah pasca Perang Dunia II. Apakah institusi militer Indonesia masih memandang hukum humaniter sebagai bagian integral dari disiplin dan profesionalisme perang, atau hanya sebagai hambatan taktis? Pertanyaan ini harus dijawab bukan dengan pernyataan pers, melainkan dengan proses hukum yang tegas, akuntabel, dan dapat diakses publik. Akhirnya, setiap aktivis hukum harus mempertimbangkan: ketika mekanisme hukum domestik gagal menjawab panggilan keadilan untuk korban Papua, apakah jalan menuju mekanisme keadilan internasional, meskipun politis dan berliku, harus mulai dipertimbangkan sebagai upaya terakhir memulihkan martabat hukum yang telah terinjak-injak?
