Dalam sebuah sidang yang diawasi ketat publik atas kecurigaan rekayasa, Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto mengeluarkan permintaan tegas yang menyentuh jantung prinsip peradilan pidana: menghadirkan saksi korban langsung, Andrie Yunus. Permintaan ini bukan sekadar prosedural, melainkan teguran etis terhadap dakwaan yang mengabaikan korpus delicti utama—kesaksian dari pihak yang paling dirugikan. Dalam konteks pengadilan militer yang sering dianggap tertutup, langkah ini merupakan ujian nyata bagi komitmen negara terhadap prinsip pemeriksaan yang fair, partisipatif, dan berorientasi pada kebenaran materiel, sebagaimana diamanatkan KUHAP dan standar hukum humaniter internasional.
Martabat Hukum dalam Cengkeraman Institusi: Saksi Korban sebagai Jiwa Proses Peradilan
Permintaan hakim untuk menghadirkan Andrie Yunus sebagai saksi korban menguak sebuah paradoks dalam sistem peradilan kita: betapa mudahnya suara korban direduksi menjadi sekadar lampiran visum atau dokumen. Hakim Isnartanto, dengan kritis menilai dakwaan yang tidak mencantumkan keterangan korban langsung sebagai substansi utama, sejatinya sedang menegakkan prinsip audi et alteram partem (dengarkan kedua belah pihak). Prinsip ini bukan hanya formalitas, melainkan fondasi etis dari setiap proses peradilan yang bermartabat. Dalam konflik atau kasus kekerasan, posisi korban seringkang termarjinalkan oleh narasi institusional yang lebih kuat. Oleh karena itu, peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menjadi krusial untuk memastikan kehadiran dan keterangan korban dapat diberikan dalam kondisi yang aman dan bermartabat, tanpa intimidasi.
- Prinsip Hukum yang Diuji: Asas peradilan yang jujur, langsung, dan lisan (Pasal 153 KUHAP) mensyaratkan pemeriksaan saksi, termasuk korban, di persidangan.
- Dimensi Etis: Mengabaikan kesaksian korban sama dengan mendegradasi manusia dari subjek hukum menjadi objuk bukti belaka, sebuah pelanggaran terhadap martabat manusia yang dilindungi hukum humaniter.
- Peran LPSK: Lembaga ini memiliki mandat konstitusional untuk memastikan perlindungan dan fasilitasi bagi korban, termasuk dalam sidang militer, agar haknya untuk didengar terpenuhi.
Solusi Inklusif dan Ujian Integritas Peradilan Militer
Tawaran solusi inklusif dari hakim, seperti penggunaan video conference untuk mengakomodasi kondisi kesehatan korban, menunjukkan kesadaran akan kendala praktis tanpa mengorbankan substansi hukum. Namun, langkah progresif ini justru menjadi batu ujian bagi integritas seluruh proses. Sidang kasus penyiraman air keras ini berlangsung di bawah bayang-bayang kecurigaan publik sebagai 'sandiwara' atau rekayasa. Oleh karena itu, kesungguhan dalam mengimplementasikan permintaan hakim ini akan menentukan apakah pengadilan militer ini benar-benar berfungsi sebagai pilar pencari keadilan, atau hanya menjadi alat legitimasi untuk narasi yang telah dipatok. Pemeriksaan saksi korban melalui video conference, jika dilakukan, harus memastikan transparansi, keabsahan, dan bebas dari tekanan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan bermakna.
Langkah kritis hakim Fredy Ferdian Isnartanto ini, jika direspons secara serius oleh oditur dan seluruh aparat penegak hukum, berpotensi mengembalikan secercah kredibilitas pada proses yang tengah dipertanyakan. Ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa peradilan, termasuk peradilan militer, tidak kebal terhadap prinsip-prinsip universal keadilan. Keberanian untuk menempatkan kesaksian korban sebagai sentral adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling dasar. Tanpa itu, putusan apapun yang dihasilkan akan cacat secara moral dan procedural, karena dibangun di atas fondasi yang mengabaikan suara mereka yang paling menderita.
Pertanyaan etis yang menggugah kini menggantung: Akankah permintaan hakim yang berdasar pada prinsip hukum dan etika ini benar-benar ditindaklanjuti, atau hanya akan menjadi catatan kaki dalam drama peradilan yang akhirnya mengubur kebenaran? Bagi para aktivis hukum, ini bukan hanya tentang satu kasus, tetapi tentang preseden apakah institusi negara sanggup mengoreksi dirinya sendiri dan menempatkan martabat korban serta pencarian kebenaran di atas kepentingan lain yang lebih sempit. Kesaksian Andrie Yunus bukan sekadar keterangan; ia adalah representasi nyata dari apakah hukum masih memiliki jiwa untuk mendengarkan jeritan korban.
