Mahkamah Agung Indonesia kini menghadapi ujian krusial terhadap martabat konstitusi negara: sebuah gugatan bersejarah dari warga Papua yang menantang legitimasi penggunaan doktrin "perang asimetris" dalam konteks domestik. Inti sengketa hukum ini bukan sekadar prosedural, melainkan menohok jantung kontrak sosial dengan pertanyaan mendasar: apakah negara dapat mereduksi warganya sendiri menjadi "lawan" dalam kalkulasi militer tanpa melanggar prinsip pembedaan dalam HAM internasional dan supremasi hukum? Gugatan class action ini mengangkat normalisasi kekerasan sebagai paradigma penanganan konflik, mengaburkan garis tegas antara operasi keamanan dan pelanggaran kedaulatan sipil yang dilindungi konstitusi.
Dekonstruksi Doktrin: Ketika Logika Perang Menggerus Supremasi Sipil
Gugatan warga Papua terhadap doktrin perang asimetris mengungkap distorsi hukum yang fatal dalam penanganan konflik. Menurut etika perang dan hukum humaniter internasional, kerangka perang hanya relevan dalam konflik bersenjata yang diakui secara hukum, dengan prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas sebagai norma absolut. Penggunaan doktrin ini di Papua—yang secara hukum bukan zona perang—telah melahirkan pelanggaran sistematis yang mengikis fondasi negara hukum. Analisis kritis menunjukkan setidaknya tiga pelanggaran struktural:
- Pelucutan status hukum warga sipil: Masyarakat Papua direduksi menjadi "aktor asimetris", sehingga hak konstitusionalnya sebagai warga negara tergerus oleh logika operasi militer dan kalkulasi keamanan yang mengabaikan martabat manusia.
- Pelanggaran prinsip supremasi sipil: Dominasi pendekatan militer dalam urusan domestik di luar keadaan darurat yang sah merupakan ancaman struktural terhadap demokrasi dan prinsip negara hukum (rechtstaat) yang dianut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.
- Pembentukan zona abu-abu akuntabilitas: Operasi yang dikemas dalam retorika perang sering kali menghindari mekanisme pertanggungjawaban hukum pidana biasa, membuka ruang bagi kekerasan ekstra-yudisial dan impunitas yang bertentangan dengan prinsip equality before the law.
Ujian Konstitusional: Mahkamah Agung di Persimpangan Etika dan Hukum
Keputusan Mahkamah Agung dalam gugatan ini akan menjadi preseden konstitusional yang menentukan wajah negara hukum Indonesia. Gugatan pada esensinya meminta judicial review substantif terhadap kebijakan keamanan negara, dengan parameter hukum HAM internasional dan etika perang yang telah diratifikasi. MA harus memeriksa kesesuaian doktrin perang asimetris dengan tiga pilar norma utama:
- Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28G (hak atas rasa aman), Pasal 28I (larangan penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia), dan Pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia sebagai negara hukum.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005, yang menjamin hak hidup (article 6) dan larangan perlakuan sewenang-wenang atau kejam (article 7).
- Prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, termasuk Geneva Conventions dan yurisprudensi Mahkamah Internasional, yang tegas melarang penggunaan kerangka perang dalam penanganan isu domestik non-konflik bersenjata.
Gugatan dari Papua ini menempatkan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir martabat hukum dalam menghadapi normalisasi kekerasan negara. Keputusan yang diambil tidak hanya akan memengaruhi ribuan warga di Papua, tetapi juga menentukan apakah Indonesia konsisten menjalankan komitmennya sebagai negara hukum yang menghormati HAM. Dalam perspektif etika perang, penggunaan doktrin asimetris tanpa konteks konflik bersenjata yang sah merupakan bentuk kekerasan struktural yang mengubah negara dari pelindung menjadi ancaman bagi warganya. Pertanyaan kritis yang harus diajukan aktivis hukum adalah: jika Mahkamah Agung gagal membedakan antara logika keamanan dan nalar perang, bukankah kita telah melegitimasi erosi demokrasi konstitusional atas nama stabilitas semu?
